Bandar Lampung,restorasihukum.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung kembali menjalankan perannya dalam pendampingan hukum melalui kegiatan sosialisasi kepatuhan badan usaha terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan, Selasa (19/8/2025).
Kegiatan yang dipusatkan di Ballroom Hotel Tulipe Bandar Lampung ini juga mengangkat tema transformasi dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dalam mendukung Program Prioritas Nasional di wilayah Kota Bandar Lampung.
Sosialisasi ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pelayanan kesehatan sebagai hak dasar warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 dan diperkuat melalui program JKN oleh BPJS Kesehatan. Meski demikian, sejumlah persoalan di lapangan masih terjadi, khususnya terkait kualitas layanan bagi peserta BPJS di rumah sakit dan puskesmas.
Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Bandar Lampung Bambang Irawan, SH., MH, menjelaskan bahwa kegiatan ini juga merupakan pelaksanaan dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang optimalisasi program jaminan sosial. Fokus pendampingan antara lain menyangkut kepatuhan badan usaha dalam hal pendaftaran, pelaporan data peserta, dan pembayaran iuran, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2011.
Sumber: restorasihukum.com 
“Kepatuhan badan usaha merupakan fondasi penting dalam menjamin keberlanjutan program JKN yang menyasar seluruh lapisan masyarakat,” ujar Bambang.
Hadir dalam kegiatan ini antara lain perwakilan BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung, Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Lampung, serta 50 badan usaha yang merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
Sosialisasi dibuka oleh Pimpinan Cabang BPJS Kesehatan Kota Bandar Lampung, dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh jajaran Kejari Bandar Lampung, BPJS Kesehatan, dan Pengawas Ketenagakerjaan.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN), kegiatan ini juga diisi dengan evaluasi terhadap layanan FKTP. Hal ini menjadi bagian dari implementasi Program Prioritas Nasional poin ke-7, yaitu menjamin tersedianya pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas BPJS, dan penyediaan obat bagi rakyat.
Sebagai tindak lanjut, Kejari Bandar Lampung juga akan menggelar sosialisasi serupa untuk seluruh rumah sakit di Kota Bandar Lampung. Kegiatan ini menjadi bagian dari pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (Renaksi) 2025, sebagaimana diarahkan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), khususnya terkait penguatan pelayanan publik di sektor kesehatan. (Red)
