Jakarta, restorasihukum.com – Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) meluncurkan laporan perdana Indonesian Landmark Environmental Decisions (I-LEAD) di Wisma Habibie & Ainun, Jakarta, pada Kamis (11/12/2025).
Laporan tersebut memuat putusan-putusan strategis terkait perkara lingkungan hidup selama periode 1989–2023 yang dihimpun melalui portal I-LEAD.
Mahkamah Agung diwakili oleh Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara (TUN) Prof. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., serta Hakim Agung Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.
Acara diawali peluncuran simbolis laporan I-LEAD, kemudian dilanjutkan dengan diskusi publik bertema “Potret Tiga Dekade Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia dan Arah Perkembangannya.”
Sebagai pembicara pertama, Hakim Agung Lulik Tri Cahyaningrum menyoroti perkembangan penting di Peradilan TUN, termasuk perluasan kewenangan untuk mengadili tindakan faktual terkait lingkungan hidup.
Lulik menyebut, konsistensi putusan yang memerintahkan revisi kebijakan atau penghentian tindakan merusak lingkungan semakin baik. Namun tantangan terbesar masih terletak pada eksekusi putusan dan kepatuhan pejabat pemerintah.
Ia menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dan perlindungan kesejahteraan masyarakat dalam setiap putusan lingkungan.
Perlu Kolaborasi Lintas Lembaga
Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup KLHK, Dr. Dodi Kurniawan, menegaskan bahwa efektivitas eksekusi putusan sangat bergantung pada koordinasi antarinstansi.
“Beberapa upaya pemulihan berjalan, namun eksekusi putusan sering terkendala kolaborasi lintas sektor dan keterbatasan kewenangan teknis,” ungkap Dodi.
Ia menilai pemulihan lingkungan harus ditopang SDM, kelembagaan, dan sarana memadai serta budaya kepatuhan dari pelaku usaha maupun pemerintah guna mencegah adanya pelanggaran dan menjamin perlindungan lingkungan.
Penguatan Instrumen Penegakan Hukum
Kepala Subdit Prapenuntutan Direktorat D Jampidum Kejaksaan Agung, Muttaqin Harahap, menilai koordinasi lintas lembaga sejak awal penanganan perkara sangat penting. Ia juga mendorong optimalisasi instrumen tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam perkara lingkungan untuk memaksimalkan pemulihan kerugian negara dan masyarakat.
“Penghitungan kerugian lingkungan masih sering menghadapi kendala. Oleh karena itu, peran ahli diharapkan dapat lebih dioptimalkan,” ujarnya.
Pentingnya Independensi dan Penegakan Hukum Lingkungan
Direktur Eksekutif ICEL, Raynaldo G. Sembiring, S.H., menyampaikan bahwa independensi dan kompetensi hakim menjadi faktor krusial di tengah tekanan eksternal politik maupun ekonomi.
Menurutnya, penguatan sistematis diperlukan melalui pembinaan berfokus integritas, peningkatan literasi hukum lingkungan, serta dukungan organisasi agar hakim dapat bekerja tanpa intervensi.
Sesi diskusi ditutup dengan tanya jawab interaktif. Para narasumber menegaskan bahwa penegakan hukum lingkungan merupakan upaya kompleks yang membutuhkan konsistensi, keberanian, kolaborasi lintas sektor, dan partisipasi publik.
Diskusi menyimpulkan bahwa keberhasilan perlindungan lingkungan sangat ditentukan oleh kapasitas hakim, sinergi lembaga penegak hukum, serta budaya kepatuhan yang kuat dari seluruh pihak.
Acara tersebut turut dihadiri perwakilan Badan Urusan Administrasi (BUA) MA, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Hasanudin, S.H., M.H., dan Hakim Yustisial MA Dr. Sudarsono, S.H., M.H.(Red)
