Jakarta, restorasihukum.com – Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) menggelar konsultasi publik atau uji publik terhadap Rancangan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang Putusan Pemaafan Hakim. Kegiatan ini digelar luring dan daring sebagai bagian dari komitmen MA terhadap keterbukaan dan akuntabilitas dalam penyusunan peraturan peradilan, pada Kamis (22/01/2026).
Uji publik yang difasilitasi Biro Hukum dan Humas MA diikuti oleh pimpinan pengadilan dari lingkungan peradilan umum, agama, dan militer, serta perwakilan organisasi advokat dan akademisi hukum dari berbagai fakultas terkemuka di Indonesia.
Rancangan PERMA ini merupakan tindak lanjut dari berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yang memberi hakim kewenangan menjatuhkan putusan pemaafan untuk tindak pidana tertentu yang bersifat ringan.
Dalam rancangan tersebut diatur secara komprehensif mengenai pengertian, asas, tujuan, ruang lingkup, syarat, dan batasan pemaafan hakim. Pemaafan dapat diberikan dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, kondisi pribadi pelaku, serta keadaan saat dan setelah tindak pidana.
Namun, terdapat pembatasan tegas: pemaafan tidak berlaku untuk tindak pidana korupsi, terorisme, kejahatan terhadap nyawa, kekerasan seksual, narkotika (kecuali pengguna/penyalahguna), dan tindak pidana dengan ancaman pidana berat.
Melalui uji publik ini, Mahkamah Agung berharap Rancangan PERMA dapat disempurnakan menjadi pedoman operasional yang jelas dan seragam bagi hakim, sekaligus mendukung pembaruan hukum pidana nasional yang menekankan keadilan restoratif, kemanusiaan, dan kemanfaatan hukum.(Red)
