Pasuruan, restorasihukum.com – Dugaan kuat dilapangan untuk Proyek Pengurugkan Puskesmas Grati yang bersumber Dana dari Anggaran APBD 2016 Kabupaten Pasuruan senilai RP.4.910.704.000.00 yang di kerjakan oleh PT Kharisma Bina Kontruksi banyak kejanggalan di lapangan.
Proyek pengurugkan Puskesmas Grati Kabupaten Pasuruan pekerjaan tahun 2016 yang tidak sesuai RAB dan proyek tersebut di bawa kepemimpinan Loembini yang dulunya menjabat sebagai kepala Dinas Kesehata juga yang mengatur pekerjaan proyek pengurugkan Puskesmas Grati.
“Sekarang Loembini menjabat di RSUD Bangil sebagai Direktur Utama RSUD Bangi.
Minggu kemarin saat di konfirmasi awak media restorasihukum.com di RSUD Bangil keterkaitan Pengurugkan Puskesmas Grati pekerjaan tahun 2016, Loembini malah marah-marah dan bilang kalo pekerjaan tersebut sudah di rilis sama pihak Kejaksaan Negri Bangi dan pihak restorasihukum.com di tinggal pergi dengan bahasa pekerjaan itu sudah ada yang menanganinya dia adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bukan saya ucap Loembini sambil pergi meninggalkan awak media restorasihukum.com.
Lebih lanjut Loembini perempuan setengah baya yang memakai kaca mata menjelaskan, bila sampean pingin lebih jelasnya terkait proyek pengurugkan Puskesmas Grati Kabupaten Pasuruan di PPK nya dan di Kontraktornya jangan ke saya karena saya tidak tahu masalah ini,” jelasnya dengan bahasa lantang.
Di sisi lain Togi Vikner Nababan penggiat LSM Perkasa menjelaskan, Dari hasil investigasi dilapangan kami banyak menemukan adanya dugaan pengurangan kualitas atau mutu pekerjaan pada paket pekerjaannya dan kenyataan dilapangan mendominasi tidak dipadatkan jadi untuk mendapatkan kepadatan maksimal, tegasnya.
Lebih lanjut Togi Nababan pria berpenampilan keren menjelaskan, Sesuai Perundang-undangan proyek pengurugkan Puskesmas Grati Kabupaten Pasuruan. Mengingat Referesi.
Dengan Undang-undan RI No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP). UU RI 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Republik Indonesia yang bersih dan bebas dari KKN. PP RI No. 71 tahun 2000 tentang Tata Cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan KKN. PP RI No. 29 tahun 2000 Pasal 34 tentang kesalahan pengguna jasa maupun penyediaan jasa. PREPRES tahun 2010 tentang pedoman pengadaan barang/jasa maupun pemerintah dan keputusan Presiden RI No.12 tahun 1999 tentang penyusunan penerapan dan pengawasan SNI.
Kalau tidak ada tindakan tegas dalam waktu dekat kita akan aksi di kantornya dan kami minta pada pihak oknum yang berkaitan bukan tutup mata, tutup telinga, Kalau perlu kita siap gempurnya, dan bongkar konspirasi busuk oknum oknum di dalamnya yang disinyalir terlibat didalamnya,”Pungkas Togi Nababan pria keren. (Pur)
