Jakarta, restorasihukum.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau para kepala daerah di wilayah Papua agar menjadikan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025–2029 sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Ia juga menegaskan pentingnya partisipasi aktif kepala daerah dalam memberikan masukan terhadap dokumen tersebut.
Imbauan itu disampaikan Mendagri saat menghadiri peluncuran RAPPP Tahun 2025–2029 di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Selasa (16/12/2025).
“Tolong pak gubernur, bupati, dan wali kota memberikan umpan balik. Apakah ada yang perlu dikoreksi, ditambahkan, atau bahkan tidak disepakati, termasuk ide-ide baru,” ujar Mendagri.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam acara Peluncuran RAPPP Tahun 2025-2029 di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Menurutnya, masukan dari kepala daerah menjadi penting mengingat sebagian di antaranya merupakan pejabat yang baru dilantik. Sementara itu, proses penyusunan RAPPP sebelumnya melibatkan pejabat lama, sehingga diperlukan penyesuaian dengan kondisi dan kebutuhan terkini di daerah.
Mendagri menegaskan bahwa pemerintah tidak menginginkan RAPPP disusun secara sepihak atau bersifat top down, karena kebijakan yang tidak mempertimbangkan kondisi lokal berpotensi tidak berjalan optimal.
“Kita tidak ingin program ini hanya bersifat top down. Program yang tidak sesuai dengan situasi daerah belum tentu efektif di lapangan,” jelasnya.
Oleh karena itu, Mendagri menekankan perlunya sosialisasi dan pemahaman menyeluruh mengenai substansi RAPPP kepada seluruh kepala daerah di Papua, agar mereka dapat memberikan masukan yang konstruktif dan relevan.
Di sisi lain, Mendagri menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PPN/Bappenas atas inisiatif dan kerja keras dalam menyusun grand design percepatan pembangunan Papua tersebut. Ia menilai, percepatan pembangunan Papua memerlukan sinergi dan sinkronisasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
Dokumen RAPPP, lanjut Mendagri, juga akan menjadi acuan bagi Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dalam mengawal pelaksanaan program pembangunan di lapangan. Instrumen ini disiapkan sebagai bentuk pengawasan langsung atas efektivitas pelaksanaan program strategis di Papua.
Ia menambahkan, pembentukan komite tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan Papua, termasuk melalui kebijakan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) sebagai salah satu langkah strategis.
Acara tersebut turut dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, para kepala daerah se-wilayah Papua, jajaran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), serta pejabat terkait lainnya.(Red)
