Jakarta,restorasihukum.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta agar pembangunan 2.200 unit rumah di Provinsi Papua Pegunungan dilaksanakan secara optimal dan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Penegasan ini disampaikan dalam rapat bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Gubernur Papua Pegunungan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (21/8).
Tito menjelaskan, Papua Pegunungan diprioritaskan dalam program pembangunan rumah rakyat karena mencatat tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, yakni 30,03 persen, dan backlog perumahan tertinggi di wilayah Papua Raya.
Sumber: restorasihukum.com
“Persentase kemiskinan tertinggi secara nasional ada di Papua Pegunungan. Selain itu, masyarakat dengan keterbatasan akses rumah layak huni juga paling banyak,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa program ini merupakan wujud nyata kehadiran negara di daerah dengan tingkat kerentanan tinggi, baik secara ekonomi, keamanan, maupun logistik. Karena itu, pelaksanaan pembangunan harus dilakukan secara solid, terkoordinasi, dan sesuai aturan.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyebut pembangunan rumah di Papua Pegunungan sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah yang menjadi instruksi langsung Presiden. Ia menggarisbawahi pentingnya sinergi antarkementerian dan pemerintah daerah dalam menjawab tantangan di lapangan, termasuk kondisi geografis, aksesibilitas, dan biaya logistik.
“Negara harus hadir meskipun ada tantangan keamanan dan kemahalan. Ini perintah langsung Presiden Prabowo,” ujar Maruarar.
Ia juga menunjuk Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Azis Andriansyah, sebagai penanggung jawab teknis program. Menurutnya, pembangunan ini bukan sekadar fisik rumah, melainkan bagian dari upaya menghadirkan harapan dan meningkatkan kualitas hidup warga.
Sebagai tindak lanjut, Wakil Mendagri Ribka Haluk memimpin rapat koordinasi lanjutan bersama Azis Andriansyah yang melibatkan perwakilan Kemendagri, Kantor Staf Presiden (KSP), dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Pembahasan meliputi status lahan, tipe rumah, kebutuhan anggaran, serta langkah teknis pelaksanaan di lapangan.(Red)
