Jakarta, restorasihukum.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) segera menyiapkan data akurat masyarakat terdampak bencana serta lokasi hunian tetap (huntap) yang clear and clean. Hal ini disampaikan saat menghadiri Rapat Pembahasan Huntap Pascabencana di Sumatera secara virtual dari Wisma Mandiri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta, Kamis (25/12/2025).
Mendagri menjelaskan, pemerintah bersama Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia tengah bergotong royong membangun 2.600 unit huntap bagi korban bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Huntap diperuntukkan bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat bencana.
“Kita makin cepat menyiapkan lahan yang clear and clean, maka otomatis proses pembangunan juga akan cepat. Karena tidak mungkin membangun tanpa clear and clean,” ujar Mendagri.
Clear and clean dimaksudkan sebagai lahan yang memiliki status hukum jelas, aman dan layak secara teknis, tidak merusak lingkungan, serta tetap dekat fasilitas sosial seperti pasar, sekolah, akses logistik, dan tempat ibadah.
Groundbreaking huntap telah dilakukan di beberapa daerah di Sumut, sementara Aceh dan Sumbar akan menyusul seiring kesiapan lahan dan data korban. Mendagri mendorong Pemda setempat untuk memprioritaskan lahan, terutama yang dimiliki pemerintah pusat, daerah, maupun BUMN, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Selain melalui skema gotong royong, pemerintah juga menyiapkan pembangunan huntap melalui APBN dengan jumlah unit lebih banyak. Bagi korban dengan rumah rusak ringan dan sedang, Pemda diminta mendata “by name by address” agar BNPB bisa segera memverifikasi dan menyalurkan bantuan.
Rapat tersebut dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Wakil Kepala BPKP Agustina Arumsari, serta Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, dan Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy.(Red)
