Jakarta — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan penanganan pascabencana di tiga provinsi di Sumatera kini memasuki tahap pemulihan permanen melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon). Pemerintah pun menyiapkan anggaran sebesar Rp100,1 triliun untuk mendukung proses pemulihan selama tiga tahun ke depan. Hal ini disampaikan Tito usai Rapat Koordinasi bersama Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Dalam rapat tersebut, Tito melaporkan perkembangan penanganan pascabencana sekaligus rencana tindak lanjut pemerintah melalui penyusunan Rencana Induk (Renduk) percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.
“Saya melaporkan dua hal, yang pertama adalah mengenai update situasi, yang kedua adalah mengenai apa yang akan kita lakukan ke depan terutama persetujuan rencana induk untuk percepatan rehab dan rekon pascabencana di tiga provinsi Sumatera,” ujar Tito.
Ia menjelaskan, penanganan pascabencana dilakukan melalui tiga tahapan, yakni tanggap darurat, masa transisi, dan pemulihan permanen. Menurutnya, fase tanggap darurat telah berjalan cukup baik dengan dukungan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta berbagai pihak terkait.
Tito mengatakan, aktivitas pemerintahan di wilayah terdampak kini mulai kembali normal, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa. Meski demikian, sebagian masyarakat masih tinggal di hunian sementara (huntara) maupun memanfaatkan Dana Tunggu Hunian (DTH).
Selain itu, layanan dasar seperti listrik, BBM, SPBU, jaringan internet, rumah sakit, hingga puskesmas juga telah kembali beroperasi. Pemerintah hanya masih menghadapi kendala di sejumlah desa terisolasi akibat akses jalan yang terdampak longsor.
Ia menambahkan, konektivitas jalan dan jembatan nasional secara umum telah kembali terhubung, meski beberapa jembatan masih bersifat sementara dengan penggunaan jembatan bailey, jembatan gantung, maupun jembatan darurat lainnya.
Di sektor pendidikan, sebagian besar sekolah terdampak juga telah kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dari total 4.922 sekolah terdampak, sekitar 3.800 sekolah sudah kembali digunakan setelah dilakukan perbaikan.
“Sekarang kita akan melakukan proses menuju pemulihan permanen. Dari tiga tahapan itu, tanggap darurat, transisi, kemudian kita masuk masa menuju permanen yang kita namakan rehab rekon,” ujarnya.
Untuk mendukung fase tersebut, pemerintah telah menyusun Renduk yang menghimpun kebutuhan program dari pemerintah kabupaten/kota, provinsi, hingga kementerian/lembaga. Dokumen tersebut memuat 11.512 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode 2026–2028.
Prioritas pada 2026 diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sungai, sekolah, serta hunian tetap (huntap). Pemerintah menargetkan pembangunan huntap dapat rampung paling lambat pada 2027 agar masyarakat tidak terlalu lama tinggal di huntara.
“Total anggaran yang sudah kami usulkan, dan alhamdulillah sudah disetujui di tingkat pemerintah dan tadi kami laporkan kepada Satgas DPR RI yang dipimpin oleh Profesor Sufmi Dasco Ahmad, alhamdulillah juga didukung nilainya sebanyak Rp100,166 triliun selama tiga tahun,” ungkap Tito.
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, serta sejumlah menteri dan kepala lembaga Kabinet Merah Putih.(Red)
