Makassar, restorasihukum.com – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait melakukan kunjungan langsung ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (11/9/2025). Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat untuk mempercepat dan meningkatkan transparansi layanan publik yang terintegrasi.
Dalam kunjungan tersebut, Mendagri mengapresiasi inovasi Pemerintah Kota Makassar yang menghadirkan berbagai layanan dalam satu lokasi, termasuk gerai Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Sumber: restorasihukum.com
“Gerai PBG dan BPHTB ini sangat penting. Tanpa outlet seperti ini di MPP, masyarakat harus mengurus langsung ke kantor dinas, yang tentunya lebih merepotkan,” ujar Tito Karnavian.
Mendagri juga berharap seluruh daerah yang telah memiliki MPP dapat mengintegrasikan gerai pelayanan PBG dan BPHTB. Ia menegaskan, pemerintah akan mendorong daerah-daerah yang belum memiliki MPP untuk segera membangunnya. Infrastruktur semacam ini dianggap vital agar pelayanan publik dapat berjalan lebih cepat dan memudahkan masyarakat, khususnya di sektor perumahan.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa pemerintah telah menghapus retribusi PBG dan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Langkah ini bertujuan mendukung MBR agar lebih mudah memiliki rumah layak huni.
“Saya bersama Mendagri tadi melihat langsung layanan gratis untuk MBR di dua konter BPHTB dan PBG,” jelas Maruarar.
Maruarar berharap layanan ini terus ditingkatkan agar semakin banyak masyarakat kecil yang dapat menikmati kemudahan tersebut. “Pelayanan harus lebih cepat dan mudah supaya lebih banyak rakyat yang terbantu,” tambahnya.
Usai meninjau MPP, Mendagri dan Menteri PKP juga mengunjungi rumah tidak layak huni di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Mereka memasuki langsung rumah-rumah tersebut untuk menilai kondisi bangunan. Sebanyak lima rumah yang dikunjungi akan segera direnovasi melalui program Kementerian PKP yang didukung anggaran Corporate Social Responsibility (CSR). Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.(Red)
