Sitaro, restorasihukum.com – Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, meninjau langsung permukiman warga terdampak banjir bandang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara, Jumat (10/4/2026).
Dalam kunjungan tersebut Mendagri turut didampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.
Dalam keterangannya, Tito menegaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto guna memastikan percepatan penanganan rumah warga yang rusak akibat bencana. Pemerintah juga tengah menjalankan program perbaikan rumah tidak layak huni serta penguatan pembangunan di wilayah perbatasan.
“Program dari Bapak Presiden Prabowo memerintahkan kami semua untuk bekerja menangani perumahan sekaligus meningkatkan pembangunan di daerah perbatasan,” ujar Tito.
Ia menjelaskan, Kementerian PKP telah menyiapkan program khusus penanganan rumah tidak layak huni di kawasan perbatasan, termasuk di Kabupaten Sitaro yang berbatasan langsung dengan Filipina. Program ini menjadi respons atas dampak banjir bandang yang merusak permukiman warga, sekaligus upaya menekan angka kemiskinan yang masih relatif tinggi di wilayah tersebut.
Lebih lanjut, Tito menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi nasional dalam memperkuat kawasan perbatasan, baik dari sisi kesejahteraan masyarakat maupun aspek pertahanan negara.
“Kebijakan ini untuk menjaga daerah perbatasan sebagai buffer zone keamanan dan pertahanan, sekaligus menghadirkan keadilan bagi masyarakat agar nasionalisme semakin meningkat,” tegasnya.(Red)
