Jakarta, restorasihukum.com – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian atas nama pemerintah menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI atas inisiatif pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Kerja Tingkat I di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/11/2026). Mendagri menilai pembaruan regulasi adminduk secara menyeluruh sudah menjadi kebutuhan mendesak guna merespons pesatnya perkembangan teknologi informasi, dinamika mobilitas penduduk, integrasi data lintas sektor, serta makin tingginya tuntutan pelindungan data pribadi masyarakat.
Menindaklanjuti penugasan dari Presiden Prabowo Subianto, pemerintah mendorong penguatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Single Identity Number agar seluruh akses pelayanan publik terintegrasi tanpa membebani warga dengan proses identifikasi berulang. Seiring dengan hal itu, Kemendagri juga mendorong percepatan penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta penguatan tata kelola interoperabilitas data antarlembaga. Kendati demikian, Tito menggarisbawahi bahwa pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna wajib dibatasi hanya untuk keperluan verifikasi dan validasi, serta dilarang keras untuk disimpan, dibagikan, atau diperjualbelikan kepada pihak lain.
Di samping akselerasi digitalisasi, Kemendagri memastikan prinsip inklusivitas tetap terjaga bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses perangkat maupun jaringan digital melalui penyediaan layanan adminduk konvensional. Penyesuaian RUU ini juga mencakup kepastian prosedur penanganan adminduk pada situasi darurat bencana, seperti pengalaman penerbitan cepat dokumen pengganti bagi pengungsi di wilayah Sumatera dan Flores. Rapat pembahasan kerangka hukum baru tersebut turut dihadiri oleh pimpinan Komisi II DPR RI, DPD RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta Wamen Komdigi Nezar Patria. (RED)












