Jakarta, restorasihukum.com – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan dukungan penuh terhadap penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Badan Legislasi DPR RI di Jakarta, Senin (16/11/2026). Kemendagri menilai pembaruan kerangka hukum tersebut krusial untuk memperkuat pengaturan kekhasan daerah, mengoptimalkan potensi lokal, meningkatkan kapasitas fiskal, serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata.
Dalam forum tersebut, Bima Arya menyoroti peluang adopsi skema kebijakan dari Provinsi Bali, khususnya terkait kewenangan pemungutan retribusi dari wisatawan mancanegara. Kendati mendukung penguatan sumber pendanaan tersebut, ia memberikan catatan agar penerapan aturan pungutan wisatawan asing dikaji secara mendalam. Pemanfaatan retribusi tersebut wajib difokuskan untuk pelestarian adat dan budaya, peningkatan kualitas destinasi, serta keterlibatan langsung pelaku usaha lokal guna membangun ekosistem ekonomi yang inklusif.
Selain penguatan fiskal, Kemendagri mendorong pentingnya penataan dan sinkronisasi Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) agar terintegrasi secara harmonis dengan penganggaran serta tata ruang di tingkat pusat dan daerah. Bima Arya turut mengapresiasi kerja sama strategis antara NTB, NTT, dan Bali dalam membangun kolaborasi pariwisata lintas wilayah. Sinergi ini diyakini mampu memperkuat konektivitas destinasi sekaligus mendorong pemerataan distribusi ekonomi di kawasan Indonesia timur. (RED)














