Jakarta, restorasihukum.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membahas percepatan penanganan rumah warga yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT), termasuk pendataan kerusakan dan rencana rekonstruksi dengan melibatkan pemerintah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta pengembang, Kamis, 20 Agustus 2026.
Pembahasan tersebut dilakukan dalam Rapat Bersama Menteri PKP Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP, Jakarta. Pemerintah saat ini terus melakukan pendataan secara presisi terhadap rumah warga yang terdampak untuk menentukan tingkat kerusakan, mulai dari rusak ringan, sedang, hingga berat.
Mendagri mengatakan penanganan rumah warga terdampak nantinya sebagian besar akan menggunakan skema in situ, yaitu pembangunan kembali rumah di lahan tempat rumah tersebut sebelumnya berdiri.
“Nah, khusus untuk masalah perumahan, ya kita selain dari BNPB, kemudian dari PKP, [bisa dibantu] dengan Bapak-Bapak [developer] sekalian,” kata Tito.
Menurut Tito, sekitar delapan kabupaten di NTT terdampak gempa dengan kerusakan yang tidak hanya terjadi pada rumah warga, tetapi juga gedung pemerintahan, sekolah, jalan, jembatan, dan sejumlah fasilitas publik lainnya.
Meski demikian, rekonstruksi rumah belum dapat dilakukan dalam waktu dekat karena sejumlah wilayah masih mengalami guncangan. Pembangunan kembali akan dilakukan setelah kondisi dinilai cukup stabil untuk mendukung proses rekonstruksi.
“Kalau perbaikan rumah pun tidak bisa dilakukan sekarang, karena masih dalam kondisi goncang. Nanti mungkin setelah dia stabil, baru kemudian bisa dilakukan rekonstruksi,” tuturnya.
Tito menekankan pendataan menjadi tahapan penting sebelum pemerintah menentukan bentuk bantuan dan rekonstruksi. Pendataan dilakukan secara by name by address dengan melibatkan kepala desa, camat, hingga Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah.
Pendataan juga perlu mengacu pada petunjuk teknis BNPB untuk menentukan klasifikasi tingkat kerusakan rumah akibat gempa. Menurut Tito, pendataan perlu terus diperbarui karena kondisi bangunan dapat berubah akibat gempa susulan.
“Nah, sekarang inilah time untuk pendataan. Meskipun nanti akan berkembang, karena yang tadi, yang tadinya rusak ringan jadi sekarang sedang atau berat jadinya, karena tambahan susulan. Jadi pendataan ini betul-betul upayakan memanfaatkan kepala desa ya, camat, dan by name by address,” ungkapnya.
Selain penanganan rumah, pemerintah juga memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang masih berada di tenda pengungsian. Kebutuhan tersebut meliputi makanan, minuman, tenda, pakaian, selimut, dan obat-obatan, termasuk persediaan untuk mengantisipasi kebutuhan pengungsi selama tiga hingga empat minggu ke depan.
Di sisi lain, Tito menyampaikan akses menuju wilayah terdampak juga terus dipulihkan. Sejumlah jalur darat yang sebelumnya terdampak kini hampir seluruhnya kembali terbuka sehingga mobilitas masyarakat, distribusi barang, dan penyaluran bantuan dapat berlangsung lebih cepat.
“Untuk pintu-pintu masuk, selain jalan-jalan darat tadi, sudah hampir semua terbuka, sehingga mobilitas orang, maupun barang, bantuan, lebih cepat masuk,” tandasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Realestat Indonesia (REI), serta perwakilan berbagai perusahaan pengembang properti. (Red)
