Jakarta, restorasihukum.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara resmi melantik Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) untuk masa jabatan 2025–2030. Acara pelantikan ini berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada Kamis, 17 Juli 2025.
Dalam sambutannya, Mendagri menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan baru APKASI. Ia berharap organisasi ini dapat menjadi sarana bagi para pemerintah kabupaten untuk menyampaikan berbagai persoalan daerah kepada pemerintah pusat dan instansi terkait. Ia juga mengajak para bupati untuk ikut berperan aktif dalam merespons tantangan nasional, termasuk tingginya biaya politik di tingkat daerah.
Mendagri mendorong agar para kepala daerah menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal. Salah satu langkah yang disarankan adalah dengan memberdayakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ia mengungkapkan bahwa penguatan BUMD tengah dibahas bersama DPR, dan Kemendagri akan menyiapkan direktorat khusus untuk menangani isu tersebut.
Selain itu, peningkatan PAD juga bisa dicapai dengan penyederhanaan perizinan serta mendorong pertumbuhan investasi sektor swasta. Menurutnya, jika sektor swasta berkembang dengan baik, maka akan terjadi peningkatan penerimaan daerah yang berdampak hingga ke tingkat nasional.
Mendagri juga mengingatkan para bupati agar menjauhi tindakan korupsi. Ia menegaskan bahwa berbagai bentuk pelanggaran hukum sudah menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.
Mengakui bahwa kepala daerah menghadapi beragam tantangan, Mendagri mengusulkan agar pengurus APKASI membentuk forum diskusi internal yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Forum ini bertujuan untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan yang membatasi kewenangan daerah, baik karena regulasi provinsi maupun pusat.
“Kasus-kasus seperti ini perlu dikaji oleh APKASI agar bisa ditemukan solusi bersama. Karena ada kemungkinan regulasi di tingkat pusat atau provinsi justru menjadi kendala bagi pelaksanaan kebijakan di daerah,” jelasnya.
Mendagri menyatakan kesiapannya untuk hadir dan berdialog dalam forum tersebut bersama para direktur jenderal di Kemendagri, demi mencari solusi terbaik yang menguntungkan seluruh pihak, baik pemerintah kabupaten maupun provinsi.
“Saya siap hadir dalam forum itu bersama para dirjen. Mari kita cari solusi bersama. Kita usahakan win-win solution bagi semua pihak,” pungkasnya.
Sebagai informasi, acara pengukuhan ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Anggota Komisi X DPR RI Sri Meliyana, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria. Hadir pula Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir, pejabat kementerian/lembaga, serta para kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. (Red)
