Surabaya, restorasihukum.com – Program RHL ( Reboisasi Hutan Lindung) yang dilaksanakan BPDAS Jawa timur akhir tahun 2022 lalu masih banyak menyisakan masalah dilapangan yang hingga saat ini belum juga terselesaikan secara baik.
Hal itu diketahui setelah tim ungkap fakta yuridis media restorasihukum.com melakukan investigasi beberapa kali terdapat kejanggalan mulai dari lokasi yang digunakan terkesan tidak diinginkan oleh warga masyarakat setempat atau petani penggarap diwilayah Perhutanan Sosial (PS).
Selain itu, ada juga bukti bibit dalam program yang menggunakan uang negara tidak sedikit tersebut masih belum ditanam hingga bulan Januari 2023 dan ada dibeberapa lokasi rumah lembaga selaku pelaksana dari RHL BPDAS.
Belum lagi, kejadian dilokasi penanaman bibit pada beberapa petak juga menuai kontroversi seperti banyak nya bibit yang mati akibat dicabut oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan menurut keterangan dari sumber warga setempat, yang mencabut adalah petani penggarap nya sendiri.
Yang mana sebabnya karena kurang senang dengan program tersebut, karena dianggap bisa mengganggu tanaman sebelumnya bisa berdampak pada penurunan angka panen.
Baca juga berita terkait :
Program RHL Ranupani Syarat Korupsi Berjamaah
Program RHL Ranupane Syarat Korupsi Berjamaah
Sedangkan dari kepala BPDAS Kunto menjelaskan kalau program tersebut sudah sesuai aturan dan perencanaan nya pun dianggap matang, hal itu pernah disampaikan lewat pesan WhatsApp pada awak media beberapa waktu yang lalu.
Lain dari keterangan kasi tanaman RHL BPDAS suagus saat dikonfirmasi oleh awak media awal bulan Januari 2023 yang menjelaskan kalau realisasi penanaman masih kisaran 90% dan harga bibit mulai dari rp.2500 sampai rp.15.000 dengan jenis petai, alpukat, durian.
Sedangkan saat ditanya terkait berapa total anggaran dalam program RHL tersebut, suagus dan Rina tidak menjawab.
Sekarang yang menjadi pertanyaan dibawah diantaranya, apa memang rantek dan realisasi program ini sudah sesuai, apa dibenarkan sudah ganti tahun tapi kegiatan belum selesai 100% padahal anggaran sudah terlanjur dicairkan dan diterima pelaksana?…. (red/tim)
