Jakarta,restorasihukum.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa keberhasilan penanganan tuberkulosis (TBC) sangat bergantung pada keseriusan kepala daerah. Ia menyebut dua indikator utama dalam menilai komitmen tersebut, yakni pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TB) dan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD).
“Pembentukan tim menunjukkan ada keseriusan awal, sementara rencana aksi mencerminkan perencanaan konkret. Keduanya harus dikejar,” ujar Tito saat membuka Forum Delapan Gubernur Percepatan Eliminasi TBC di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
Sumber: restorasihukum.com
Forum tersebut dihadiri oleh delapan provinsi prioritas eliminasi TBC: Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Capaian dan PR Daerah Prioritas
Dalam pemaparan, Tito menyampaikan progres masing-masing daerah:
- Banten: TP2TB sudah terbentuk di semua level, namun 4 kabupaten/kota belum menyusun RAD.
- Jawa Barat: TP2TB dan RAD sudah terbentuk di tingkat provinsi. Di tingkat kabupaten/kota, 19 belum memiliki TP2TB, dan 13 belum menyusun RAD.
- DKI Jakarta: TP2TB dan RAD telah terbentuk secara menyeluruh.
- Jawa Tengah: Seluruh wilayah sudah membentuk TP2TB, tetapi satu kabupaten belum menyusun RAD.
- Jawa Timur: Dua kota belum memiliki TP2TB, dan 19 daerah belum menyusun RAD.
- Sumatera Utara: 14 daerah belum membentuk TP2TB, sementara 24 belum menyusun RAD.
- Sulawesi Selatan: RAD belum ada di tingkat provinsi dan 23 kabupaten/kota. TP2TB belum dibentuk di delapan kabupaten/kota.
- NTT: TP2TB provinsi sudah terbentuk, namun 18 kabupaten/kota belum. RAD belum tersedia di tingkat provinsi dan 21 kabupaten/kota.
Mendagri meminta para gubernur menggunakan otoritasnya untuk mendorong kabupaten/kota lebih aktif menangani TBC. “Gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Gunakan kewenangan itu untuk memastikan daerah serius,” katanya.
Dukungan Pemerintah Pusat
Senada dengan Mendagri, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menekankan pentingnya memasukkan program penanggulangan TBC ke dalam RPJMD dan Renstra daerah.
“Penting mengaktifkan kelembagaan TP2TB, masukkan dalam dokumen perencanaan daerah. Ini bukan hanya masalah kesehatan, tapi menyangkut keselamatan masyarakat,” ujar Pratikno.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap isu TBC. Penanganan penyakit ini bahkan masuk dalam daftar quick wins pemerintah.
“Jika delapan provinsi ini bisa tertangani dengan baik, maka kita optimistis angka kasus TBC nasional akan turun signifikan,” tegas Menkes.(Red)
