Pasuruan, restorasihukum.com – Program redistribusi tanah merupakan salah satu bagian dari reformasi agraria. Tujuan redistribusi tanah ialah memperbaiki kondisi sosial-ekonomi rakyat dengan cara membagikan lahan secara adil dan merata kepada warga negara. Dengan begitu, masalah konflik atau ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia diharapkan bisa berkurang.
Dalam pengertiannya, redistribusi tanah adalah pembagian lahan-lahan, yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi obyek landreform, kepada para petani penggarap yang memenuhi syarat ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.
Hari ini, Rabu, (28/12/2022), kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyerahkan sertifikat Redistribusi tanah kepada 352 warga Desa Tambaksari, Kecamatan Purwodadi, Kebupaten Pasuruan, Jawa Timur.
Penyerahan sertifikat tersebut bertempat di kediaman kepala Desa Tambaksari Jatmiko. Hadir dalam kegiatan tersebut Mentri ATR Hadi Cahyanto, beserta wakilnya, kepala BPN dan wakilnya, komisi II DPR RI Aminu rohman, Wagup Jatim Emil Dardak, Kanwil BPN Jatim, Bupati Pasuruan HM Irsyad Yusuf beserta Forkominda Pasuruan, kepala BPN Pasuruan, Dandim, Kapolres, kemenag, DPP Gema kehutanan sosial, Forkopimcam, AKD diwilayah Purwodadi, dan para masyarakat yang menerima sertifikat.
Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan sambutan-sambutan.
Dalam Sambutannya Bupati Pasuruan HM.Irsyad Yusuf S.E, MMA menyampaikan atas nama masyarakat mengucapkan selamat datang buat pak menteri ATR/BPN di Desa Tambaksari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan.
“Mudah-mudahan dengan kedatangan pak menteri hari ini, membawa berkah bagi warga Desa Tambaksari,” ucapnya
Bupati Pasuruan yang lebih akrab di sapa Gus Irsyad ini menyampaikan jika hari ini pembagian Sertipikat Redistribusi tanah oleh kementerian Agraria Tata Ruang (ATR)/BPN kepada 352 warga masyarakat Desa Tambaksari, yang selama bertahun tahun menggarap tanah tersebut tanpa ada legalitas hukum.
“Alhamdulillah tanah yang digarap warga selama ratusan tahun. Akhirnya mendapatkan legalitas hukum dengan adanya sertifikat Redistribusi tanah ini,” tuturnya.
Semua ini, lanjutnya, tidak lepas dari usaha kepala Desa Tambaksari pak Jatmiko yang telah mengajukan atau mengusulkan tanah tersebut untuk menjadi objek redistribusi oleh kantor pertanahan Kabupaten Pasuruan.
“Alhamdulillah, pada saat ini sertifikat redistribusi tanah telah selesai seratus persen sebanyak 352 bidang tanah dengan luas tanah 97.792 hektar, yang pada hari ini akan diserahkan langsung oleh pak menteri,” ucapnya sambil dapat tepuk tangan dari seluruh warga Desa Tambaksari.
Oleh karena itu, tambahnya, pada kesempatan ini, saya Atas nama warga Desa Tambaksari yang menerima sertifikat ini, mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pak menteri dan seluruh jajarannya.
“Semoga Sertifikat redistribusi tanah ini, bisa bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya masyarakat Desa Tambaksari, ” pungkasnya.
Dalam kesempatan ini, Gubernur Jawa Timur yang diwakili oleh wakilnya Emil Dardak menyampaikan dengan program agraria ini, menggambarkan bahwa Negara berpihak kepada masyarakat.
“Inilah bentuk kepedulian Negara kepada masyarakatnya dengan sukses menyelesaikan program agraria ini dengan menyerahkan sertifikat Redistribusi tanah di Desa Tambaksari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan,” ucapnya.
Emil menegaskan, jika Pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat komitmen untuk gugus tugas reforma agraria.
“Di Jawa Timur memang salah satu yang sering terjadi konflik yang berkaitan dengan kawasan yang dimiliki oleh hutan dan juga masyarakat. Oleh sebab itu, dengan program agraria ini, semua akan terselesaikan,” tuturnya.
Emil menambahkan, dengan apa yang dilihat di Desa Tambaksari hari ini, bagaimana ATR/BPN luar bisa turun langsung untuk menyerahkan sertifikat Redistribusi tanah ini kepada 352 kepala keluarga.
“Kami optimis, bahwa ATR /BPN akan benar-benar mengakselerasi penyelesaian konflik -konflik yang terjadi di Jawa Timur maupun di seluruh Indonesia dan Kami dari Pemprov akan siap memberikan dukungan terbaik,” tutupnya.
Sementara itu, Menteri ATR /Ka BPN Dr H.D Hadi Tjahjanto S.I.P dalam sambutannya menyampaikan, jika dirinya setelah dilantik menjadi menteri, langsung mendapatkan tugas dari presiden Jokowi. Salah satunya yang harus diselesaikan adalah masalah konflik atau sengketa pertanahan, agar rakyat memiliki kepastian hukum (legalitas).
“Seperti yang ada di Desa Tambaksari satu ini, permasalahan tersebut buka satu dua tahun melainkan ratusan tahun. Dan Alhamdulillah hari ini permasalahan tersebut bisa selesai dengan di serahkannya sertifikat redistribusi tanah yang merupakan program Agraria,” jelasnya.
Tujuan reforma agraria ini, lanjut Hadi, adalah memberikan aset dan akses pemberdayaan masyarakat, sehingga perkonomian rakyat bisa naik
“Semua ini bertujuan agar para petani, buruh, nelayan itu bisa tersenyum, seperti saat ini bapak, ibuk tersenyum merasakan negara hadir dalam reforma agraria,” tuturnya.
Diakhir sambutannya, menteri berpesan kepada 352 kepala keluarga yang menerima sertifikat Redistribusi tanah ini agar menggunakan dengan sebaik-baiknya.
“Simpan sertifikat ini dengan baik, jangan di pinjamkan kepada orang lain, apalagi sampai dijual. Jangan sampai kena tipu, oleh bandar tanah /mafia tanah,” tandasnya.
Acara dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat Redistribusi tanah secara simbolis oleh menteri ATR/BPN dan diakhiri dengan doa.
Acara penyerahan sertifikat redistribusi tanah Desa Tambksari berjalan sukses dan lancar, meski suasana alam mendung dari awal sampai akhir acara. (sy)
