Jakarta, restorasihukum.com – Kejaksaan Agung Republik Indonesia bersama Persatuan Jaksa Indonesia (PERSAJA) menggelar program Mudik Bareng Tahun 2026 sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Agung pada Selasa (17/3/2026).
Pelepasan peserta mudik dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Wakil Jaksa Agung, Asep N. Mulyana, yang mewakili Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Dalam sambutan tertulisnya, Jaksa Agung menyampaikan bahwa mudik merupakan tradisi penting yang tidak hanya dimaknai sebagai perjalanan pulang ke kampung halaman, tetapi juga sebagai sarana mempererat silaturahmi antaranggota keluarga.
“Program tahunan ini dirancang sebagai solusi konkret untuk meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah gejolak harga menjelang Lebaran, sekaligus menjadi upaya strategis dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas dengan menyediakan sarana transportasi yang aman, nyaman, dan terorganisir,” ujar Jampidum mewakili Jaksa Agung.
Pelepasan peserta mudik dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Wakil Jaksa Agung.
Penyelenggaraan program ini didukung oleh sejumlah instansi, di antaranya Kementerian Perhubungan yang menyediakan 12 unit bus serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank Jakarta yang menambah 3 unit bus. Total sebanyak 15 armada bus digunakan untuk mengangkut 671 peserta dari kuota 660 kursi yang tersedia.
Adapun rute perjalanan mencakup 10 kota tujuan, antara lain Lampung, Cilacap, Kudus, Solo, Surabaya, serta sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wonogiri. Seluruh armada diberangkatkan melalui jalur utama yang telah disiapkan.
Jaksa Agung melalui perwakilannya juga mengimbau para peserta mudik untuk mengutamakan keselamatan selama perjalanan dengan mematuhi arahan petugas, menjaga barang bawaan, serta mengingatkan pengemudi apabila kendaraan melaju melebihi batas kecepatan.
Kejaksaan Agung berharap program Mudik Bareng ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan jangkauan yang lebih luas, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat.
Program ini juga menjadi bagian dari upaya Kejaksaan dalam menjalankan fungsi sosial di samping tugas penegakan hukum.(Red)
