Pasuruan, restorasihukum.com – Pemerintah Desa Sumbergedang, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menggelar Musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) dalam rangka penyusunan RKPDes tahun anggaran 2023 dan RKPD tahun anggaran 2024, Rabu (14/09/22).
Kegiatan Musrenbangdes bertempat di pendopo Desa Sumbergedang dengan dihadiri oleh Muspika Kecamatan Pandaan, Kepala Desa Sumbergedang Niam Sovi S.T beserta perangkat, pendamping Kecamatan maupun desa, ketua BPD dan anggotanya, Kasun, RT, RW dan para undangan.
Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan sambutan-sambutan.
Camat Pandaan Yudianto melalui Kasi PMD Yuli mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Desa Sumbergedang yang telah menggelar Musrenbangdes hari ini. Semoga kegiatan ini bisa memberikan manfaat kedepannya.
“Kegiatan Musrenbangdes ini hanya menyepakati hasil usulan-usulan tahun kemarin yang belum terlaksana karena pandemi Covid-19 dan usulan-usulan baru yang sudah tersusun dalam RKPDes tahun anggaran 2023 serta RKPD tahun anggaran 2024,” paparnya.
Selain program pembangunan, lanjut Yuli, ada lagi intruksi presiden yaitu Program Stunting dan juga Jambanisasi. Oleh sebab itu, Kabupaten Pasuruan tahun ini prioritas penurunan stunting di tiap-tiap desa dan juga peningkatan ODF atau bebas buang air besar sembarangan di sungai.
“Program Stunting ini, merupakan instruksi presiden. Selain itu ada program Jambanisasi yang bertujuan untuk peningkatan ODF atau bebas buang air besar sembarangan ke sungai pemicu Stunting. Tapi sampai saat ini, program tersebut belum tuntas, kesehatan bayi belum sempurna. Maka dari itu, perlu dianggarkan dari Dana Desa (DD) atau pengajuan melalui instansi terkait seperti Dinkes dan Perkim, agar program tersebut bisa tuntas,” pungkasnya.
Dalam kesempatan ini, Ketua BPD Sutikno juga menyampaikan jika APBDes Sumbergedang tahun ini turun di bawah satu miliar. Oleh sebab itu, setiap usulan-usulan yang di cover dari Dana Desa (DD) tidak semua bisa terealisasi.
“Dengan turunnya anggaran tahun ini, otomatis program pembangunan pasti terkendala. Maka dari itu, pemdes harus memilah mana yang prioritas dan super prioritas. Karena tidak semua Usulan yang di ajukan oleh tiap-tiap dusun bisa terealisasi atau terlaksana. Oleh sebab itu, harus lapang dada dan kita harus dukung program pemerintah Desa,” ucap singkatnya.
Sementara itu, kepala Desa Sumbergedang Pandaan Niam Sovi juga selaras dengan apa yang di sampaikan ketua BPD. Makanya mari kita bersama-sama mencari terobosan-terobosan baru dengan mengembangkan potensi alam yang ada di desa.
“Salah satu visi misi saya adalah mengembangkan wisata talang Abang yang nantinya juga akan membangun pasar grosir sebagai penunjang wisata. Ini merupakan program saya lima tahun yang lalu yang belum terlaksana dan ini nanti pasar grosir satu-satunya di Kabupaten Pasuruan,” ucapnya.
Kedepannya, lanjut kades yang murah senyum ini, semuanya akan di kelola oleh Badan Usah Milik Desa (BUMDes) dan akan menjadi Pendapatan Asli Desa (PAD). Oleh sebab itu, Pemerintah Desa Sumbergedang akan mengaktifkan Badan Usah Milik Desa (BUMDes) tersebut.
“Kita akan mengaktifkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), LPM dan juga pematangan Pokmas yang sudah ada dengan memberikan edukasi dan pemahaman agar program nanti bisa terlaksana dengan baik,” tutupnya.
Dalam kesempatan ini juga, pihak Pendamping kecamatan Arif, memberikan pemaparan terkait prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 nanti, yang mana ada perubahan-perubahan dalam penyalurannya.
“Ada banyak perubahan dalam penyaluran Dana Desa (DD) tahun 2023 nanti, seperti BLT-DD untuk penanganan Covid-19 sebesar 40%, berganti nama menjadi BLT kemiskinan Extrim untuk warga yang benar benar miskin sebesar 25%. Selain itu, Dana Desa nanti juga bisa di gunakan untuk operasional desa sebesar 3%,” jelasnya.
Prioritas lainnya, lanjut Arif, setiap Desa harus menggalakkan program penurunan Stunting yang merupakan program pak Jokowi dalam menekan angka Stunting di Indonesia yang masih belum tuntas.
“Selain BLT, Dana Desa (DD) juga diprioritaskan untuk penurunan stunting, Pembiayaan pengembangan BUMDes dengan syarat sudah memiliki badan hukum dan juga konsolidasi pemutakhiran SDGS,” pungkasnya.
Acara musrenbangdes diakhiri dengan penandatanganan hasil Musrenbangdes Sumbergedang oleh ketua BPD dan kepala desa dan ditutup dengan do’a. (sy)
