Medan, restorasihukum.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui perencanaan berbasis data, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang efektif, serta pengendalian inflasi yang konsisten. Hal ini disampaikan Mendagri saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumut Tahun 2027 di Hotel Santika Dyandra Medan, Rabu (22/4/2026).
Mendagri menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama kemajuan suatu daerah. Meski kinerja ekonomi Sumut tergolong baik, angkanya masih di bawah rata-rata nasional sehingga perlu ditingkatkan.
“Pertumbuhan ekonomi ini angka yang sangat penting dan harus dikuasai oleh seluruh kepala daerah. Karena komponennya banyak, tanya BPS, Badan Pusat Statistik kabupaten/kota,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa perencanaan berbasis data memungkinkan Pemda mengidentifikasi persoalan seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan antarwilayah. Dengan data yang tepat, program pembangunan dapat dirancang lebih efektif, termasuk mendorong investasi dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Selain itu, pengelolaan APBD menjadi kunci pertumbuhan ekonomi. Belanja pemerintah berperan strategis sebagai stimulus ekonomi, sehingga realisasi anggaran harus optimal agar uang beredar di masyarakat dan sektor swasta terdorong.
Mendagri juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah, termasuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi tanpa membebani masyarakat.
“Kalau swastanya enggak hidup, jangan pernah berpikir daerah itu akan melompat maju, enggak akan mungkin, karena belanja pemerintah enggak sanggup membuat lompatan-lompatan ini,” tegasnya.
Di sisi lain, Mendagri menekankan pentingnya pengendalian inflasi untuk menjaga stabilitas ekonomi. Inflasi berpengaruh besar terhadap biaya hidup, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Pemda diminta memantau harga kebutuhan pokok dan memastikan ketersediaannya agar masyarakat terlindungi dari kenaikan harga yang berlebihan. “Kalau kita bicara biaya hidup penting, jawabannya jaga stabilitas harga yaitu jaga indikator inflasi,” jelasnya.(Red)
