Gunungsitoli, restorasihukum.com – Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli melaksanakan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diGelar di Ruang Rapat Lantai II kantor Walikota Gunungsitoli, Jl. Pancasila No. 14 Desa Mudik Kota Gunungsitoli, Nias – Sumatera Utara. (28/04).
Forum ini dihadiri oleh Walikota Gunungsitoli, Sekeetaris Daerah Kota Gunungsitoli, Mewakili Dandim 0213 Nias, Kasat Lantas Polres Nias, Dansubdenpom 12 Nias, Asisten Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli, Kepala Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, Pemilik Pengangkutan dan Toko yang berdomisili di Kota Gunungsitoli lainnya.
Dalam laporan Kadis Perhubungan yang disampaikan oleh Sekdis Perhubungan, menyatakan bahwa forum ini bertujuan untuk menindaklanjuti pertemuan-pertemuan sebelumnya dengan para Pemilik Pengangkutan dan Toko di Kota Gunungsitoli tentang peraturan yang akan ditetapkan demi menciptakan ketertiban dan kenyaman dalam menggunakan jalan raya di kota Gunungsitoli.
Walikota Gunungsitoli, Ir. Lakhomizaro Zebua, dalam arahannya menyatakan Kota Gunungsitoli adalah Kota yang menjadi pusat perdagangan di Kepulauan Nias sehingga mobilitas keluar masuk barang melalui Pelabuhan Kota Gunungsitoli cukup padat.
Hal ini menimbulkan permasalahan pada ketidakteraturan pengangkutan dalam membongkarmuat barangnya di toko-toko sehingga mengakibatkan kesemrawutan dan kemacetan di Kota Gunungsitoli. Melalui forum ini diharapkan dukungan penuh dari seluruh Perangkat Daerah dan masyarakat untuk menciptakan kenyaman dan ketertiban dalam berlalulintas di Kota Gunungsitoli sehingga Kota Gunungsitoli akan lebih maju dan berdaya saing. Ujar Walikota.
Sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kota Gunungsitoli, telah disusun dan diterbitkan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli No.2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Untuk melaksanakan Perda ini, telah diterbitkan Perwal No.16 Tahun 2017 tentang Pengaturan, Pengawasan dan Pengendalian Bongkar Muat Barang, yang mengatur antara lain tentang ruas-ruas jalan yang diberlakukan waktu melintas bagi kendaraan Muatan Sumbu Terberat (MST) tertentu dan ruas-ruas jalan yang dilarang bongkar muat barang di badan/tepi jalan dengan kendaraan berdimensi tertentu.
“Narasumber dalam kegiatan dalam forum ini adalah Kadis Perhubungan Kota Gunungsitoli Ir. Ignasius Harefa, dan Kasat Lantas Polres Nias”
Melalui ruang diskusi, perwakilan ORGANDA mengingatkan tentang peraturan angkutan umum harus menggunakan plat kuning.tetapi kenyataannya ada banyak kendaraan plat hitam yang mengangkut penumpang.
Kasat Lantas menanggapi bahwa telah mulai diberikan sanksi hukum kepada kendaraan plat hitam yang ketahuan mengangkut penumpang Pengangkutan. Ia menyatakan bahwa jika diberlakukan timbangan kodok bagi setiap truk yang mengangkut barang baik ke dalam maupun luar pulau NIAS maka tidak akan menutupi ongkos pulang pergi truk dan gaji buruh. Ujar Kasat Lantas Polres Nias.
Sangkan, Perwakilan Pelindo, menyatakan bahwa pihak pelindo tidak pernah mengizinkan pelangsiran barang di Pelabuhan, seandainya jika dilakukan pelangsiran maka akan meningkatkan harga barang di Kota Gunungsitoli karna adanya penambahan biaya baik untuk gaji buruh maupun biaya pengangkutan yang melangsir barang di pelabuhan Gunungsitoli. ucapnya.
Perwakilan Pemilik Toko menghimbau supaya Pemkot juga menyediakan gudang yang memudahkan para pengusaha dalam melangsir barang dan menanggapi pernyataan-pernyataan ini, Kadis Perhubungan menyatakan bahwa proses bongkar muat dapat dilakukan di depan toko bila halaman dari toko tersebut dapat menampung truk dan tidak mengganggu pengguna jalan raya.
Sedangkan bongkar muat tidak harus dilakukan di pelabuhan, asalkan memenuhi syarat dari ketentuan yang telah ditetapkan, akan terus dilakukan evaluasi saat Perda dan Perwal diberlakukan.
“Pada akhir acara dilaksanakan Penandatanganan berita acara kesepakatan bersama”. (al)
