Jakarta,restorasihukum.com – Buku nikah menjadi dokumen kunci dalam proses perceraian. Tanpa dokumen ini, gugatan cerai tidak dapat diterima pengadilan. Namun, masih banyak pasangan yang mengeluhkan sulitnya mengakses kembali buku nikah mereka yang hilang atau rusak—terutama karena adanya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum.
Keluhan itu muncul selama persidangan perkara perceraian di Pengadilan Agama. Sejumlah pencari keadilan mengaku dimintai biaya besar saat mengurus duplikat buku nikah—mulai dari ratusan ribu hingga mencapai Rp1 juta. Di sisi lain, ada pula yang menyatakan tidak dikenai biaya sama sekali.
Temuan ini menunjukkan masih adanya penyimpangan dalam pelayanan publik. Padahal, Kementerian Agama dan satuan kerja di bawahnya tengah mengupayakan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Dokumen Legal Standing Perceraian
Buku nikah merupakan bukti sah pernikahan yang dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Keberadaan buku nikah penting sebagai syarat legal standing untuk mengajukan gugatan cerai, sesuai Pasal 2 dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Seseorang hanya dapat bercerai secara hukum di depan majelis hakim melalui sidang pengadilan. Artinya, perceraian di luar pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum.
Dalam praktiknya, masyarakat yang tidak mencatatkan pernikahan di KUA atau Dinas Dukcapil tidak bisa langsung mengajukan cerai. Namun, mereka dapat mengajukan permohonan **itsbat nikah** (pengesahan nikah) bersamaan dengan gugatan cerai, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam.
Jika Rusak atau Hilang, Duplikat Bisa Diajukan
Lalu bagaimana jika buku nikah rusak atau hilang? Pasangan suami istri tetap bisa bercerai, namun wajib lebih dulu mengurus duplikat buku nikah. Permenag No. 20 Tahun 2019 menyatakan bahwa duplikat dapat diterbitkan atas dasar kerusakan atau kehilangan, melalui permohonan tertulis.
Jika rusak, buku nikah asli yang rusak harus diserahkan ke KUA. Jika hilang, pemohon wajib melampirkan surat kehilangan dari kepolisian.
Yang penting diketahui, tidak ada ketentuan resmi yang mengatur pungutan biaya untuk penerbitan duplikat ini. Duplikat buku nikah merupakan dokumen otentik negara, dan dalam ketentuan yang ada, biaya penerbitannya ditanggung oleh negara.
Aturan Tegas: Penerbitan Duplikat Buku Nikah Gratis
Penelusuran terhadap berbagai regulasi, termasuk PP No. 59 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kementerian Agama, tidak ditemukan satu pun pasal yang mengatur tarif untuk penerbitan duplikat buku nikah.
PP tersebut justru menyebut bahwa pencatatan nikah atau rujuk di kantor KUA tidak dikenakan biaya. Biaya Rp600.000 hanya berlaku untuk pernikahan atau rujuk yang dilangsungkan di luar kantor KUA, mencakup jasa profesi dan transportasi penghulu.
Dengan demikian, pungutan biaya untuk penerbitan duplikat buku nikah tidak memiliki dasar hukum dan dapat dikategorikan sebagai pungutan liar (pungli).
Masyarakat yang dimintai bayaran dalam proses pengurusan duplikat buku nikah disarankan melapor ke pihak berwenang. Pemerintah telah menyediakan berbagai kanal pengaduan dalam rangka memperkuat sistem pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel.(Red)
