Penertiban Iklan Rokok Oleh Pemkab Bojonegoro

0
160

Bojonegoro, restorasihukum.com – Lantaran melangar Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, menertibkan sejumlah pemasangan iklan rokok

      Kepala Dinas Pendapatan Daerah Pemkab Bojonegoro Herry Sudjarwo, di Bojonegoro, Jumat, menjelaskan pemkab memperoleh teguran dari BPOM melalui surat No. PW.02.09.354.3.01.15.276, tertanggal 19 Januari 2015. Teguran itu disampaikan, karena pemkab masih membiarkan iklan rokok dari berbagai perusahaan rokok, yang pemasangannya melanggar PP No. 109.

     Ia juga mengatakan, “Kami menertibkan iklan rokok yang pemasangannya melanggar PP, karena memperoleh teguran dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)”.

     Sesuai PP No. 109, pemasangan iklan rokok yang dilarang, antara lain, melintang di jalan raya, dekat tempat ibadah, dan dekat lembaga pendidikan. Selain itu, juga dilarang ada iklan rokok di dalam kegiatan olahraga dan keagamaan, bahkan pemasangan dengan warna mencolok juga dilarang. “Kalau iklan rokok di dalam kegiatan politik tidak dilarang,” ucapnya.

     Terkait hal ini Sudjarwo mengaku sudah menghubungi perusahaan berbagai produk rokok yang pemasangan iklannya melanggar PP No. 109, mulai melintang di jalan raya, dekat tempat ibadah juga lembaga pendidikan.

     “Namun sebagian perusahaan rokok dengan kesadarannya sendiri sudah mulai menurunkan iklannya. Seperti iklan rokok di dalam “videotron” dari sebuah perusahaan rokok yang melintang di jalan raya sudah tidak dinyalakan lagi”,jelasnya.

     Dalam hal ini sebenarnya Pemkab cukup dirugikan dengan terbitnya PP No. 109 yang melarang pemasangan iklan rokok di berbagai lokasi itu, sebab perolehan dari pajak iklan rokok rata-rata mencapai Rp1 miliar/tahunnya

      Sudjarwo juga menegaskan bahwa  BPOM akan memberikan sanksi kepada pemkab kalau masih tetap membiarkan ada iklan rokok yang pemasangannya melanggar PP No.109. Namun saat ditanya sanksi apa yang akan diberikan Sudjarwo menyatakan bahwa dirinya kurrang tahu mengenai hal itu. (dr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here