Mojokerto, restorasihukum.com – Diduga kuat adanya badan usaha telah melakukan pelanggaran hukum dengan menghindari pajak dan pembayaran listrik untuk negara.
Sebut saja UD Tan’im yang berdiri di lahan seluas berkisar sehektar, dengan penghasilan mencapai Rp 1 milyar untuk setiap bulanya, kuat dugaan telah melanggar undang undang Sumber Daya Alam yang mana alam dan isinya dikuasai negara dan untuk kesejahteraan rakyat.
Namun itu semua tidak dihiraukan oleh UD Tan’im yang diduga mengeruk keuntungan untuk memperkaya diri sendiri serta golongan tanpa menghiraukan kepentingan masyarakat, hal ini dipwrkuat oleh pengakuan salah seorang sekdes menyampaikan pada tim media restorasihukum.com bahwa UD Tan’im hanya memberikan kontribusi sebesar Rp 1 juta saja untuk kompensasi pada kepala dusun.
Menurut undang undang RI no 6 pasal 76 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa mata air merupakan kekayaan desa dan untuk kesejahteraan masyarakat desa, namun disalahgunakan oleh UD Tan’im yang memperkaya diri tanpa menghiraukan masyarakat. dan diperkuat uu sda no 8 tahun 2014.
Dalam pasal 8 undang undang Sumber daya air tahun 2014 menyebutkan bahwa (1) Hak guna pakai air diperoleh tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi. (2) Hak guna pakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan izin apabila: (a) cara menzzunakannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami sumber air; (b) ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar; atau (c). digunakan untuk pertanian rakyat di Iuar sistem irigasi yang
sudah ada. (red/tim)
