Jakarta, restorasihukum.com — Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri memperkuat penanganan kasus perjudian daring yang telah memasuki tahap lanjutan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21). Patroli siber yang intensif berhasil mengidentifikasi 21 website yang terafiliasi dalam satu jaringan dengan sistem operasional terorganisir, termasuk aliran dana melalui berbagai rekening dan payment gateway.
Penguatan pengawasan terhadap payment gateway menjadi langkah strategis, sejalan dengan prinsip follow the money yang disampaikan Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana. Penelusuran aliran dana dianggap kunci untuk mengungkap praktik judi online, penipuan digital, dan investasi ilegal.
Ahli TPPU, Yenti Garnasih, menekankan bahwa aliran dana hasil kejahatan harus diputus secara menyeluruh agar tidak ada pihak yang menikmati hasil tindak pidana. Pengamat kebijakan publik, Achmad Nur Hidayat, menilai pengawasan payment gateway dan layanan keuangan digital harus konsisten dan transparan untuk mencegah penyalahgunaan sistem oleh jaringan terorganisir.
Dalam praktiknya, penanganan judi online dilakukan melalui dua pendekatan utama:
1. Pendekatan Konvensional – Penegakan hukum melalui patroli siber, penyelidikan intensif, pengungkapan pelaku, dan penutupan situs judi online. Contohnya, Dit Siber Polda Sumatera Utara mengamankan 19 tersangka pada 16 Maret 2026. Sejak 2021–2026, Siber Bareskrim berhasil mengungkap lebih dari 30 kasus judi online dengan 171 tersangka dan total sitaan senilai Rp241 miliar.
2. Pendekatan Non-Konvensional Berbasis Keuangan – Menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 dan Laporan Hasil Analisis (LHA) dari PPATK. Pendekatan ini menelusuri rekening nominee dan mempermudah penyitaan aset hasil kejahatan. Berdasarkan LHA, Bareskrim telah menyita Rp142 miliar dari sekitar 359 rekening. Pada 5 Maret 2026, Bareskrim menyerahkan Rp58 miliar kepada Kejaksaan untuk eksekusi aset hasil judi online sesuai mekanisme non-konvensional.
Langkah ini tidak hanya menjamin kepastian hukum dan efektivitas putusan pengadilan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum melalui tata kelola eksekusi yang transparan, akuntabel, dan terukur.
Sejumlah pengamat menekankan bahwa pengungkapan kasus harus diikuti dengan pengelolaan aset sitaan yang transparan dan memberikan kontribusi nyata bagi negara. Nailul Huda menyoroti pentingnya memastikan seluruh aliran dana dan aset diputus agar kerugian negara akibat judi online dapat diminimalkan.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana kembali menekankan pendekatan follow the money sebagai kunci untuk menghentikan aliran dana ilegal.
Dengan strategi komprehensif ini, diharapkan efek jera maksimal dapat tercapai, kejahatan judi online dapat ditekan, dan kepercayaan publik terhadap proses hukum serta tata kelola aset negara semakin meningkat.(Red)
