Jakarta, restorasihukum.com – Tepat di Hari Jadi ke-67 Provinsi Bali, kabar menggembirakan datang dari Gedung DPRD Bali. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Bale Kerta Adhyaksa akhirnya resmi disahkan menjadi Peraturan Daerah. Penetapan itu dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-34 yang digelar pada Kamis, 14 Agustus 2025. Seluruh fraksi sepakat secara bulat dalam Keputusan DPRD Bali Nomor 16 Tahun 2025.
Momen ini bukan hanya bersejarah karena bertepatan dengan ulang tahun provinsi, tetapi juga menjadi tonggak penting bagi penguatan lembaga desa adat dalam menyelesaikan perkara melalui pendekatan keadilan restoratif berbasis hukum adat.
Di balik lahirnya Perda ini, ada sosok sentral: Ketut Sumedana. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali yang juga putra daerah ini sejak lama dikenal konsisten mendorong penyelesaian perkara di tingkat desa dan kelurahan di Bali melalui jalur adat. Konsep Bale Kerta Adhyaksa adalah buah pikirannya—sebuah inovasi hukum yang mengedepankan kearifan lokal dan nilai gotong royong masyarakat Bali.
Sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi luar biasanya, DPRD Bali menganugerahkan Ketut Sumedana dengan Kerthi Bali Sewaka Nugraha. Penghargaan ini semakin spesial karena diberikan tepat di hari lahir provinsi tercinta. “Penghargaan ini sangat istimewa, apalagi diberikan tepat di Hari Jadi ke-67 Provinsi Bali,” ujar Ketut usai menerima penghargaan.
Ketut berharap agar Bale Kerta Adhyaksa bisa segera diimplementasikan di seluruh wilayah Bali. Ia melihat lembaga ini punya potensi besar menjadi model nasional, apalagi menjelang pemberlakuan KUHP baru berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 yang akan efektif pada 1 Januari 2026.
Dukungan pun mengalir dari berbagai kalangan. Ketua Umum Ikatan Media Online (IMO) Indonesia, Yakub F. Ismail, menyebut Bale Kerta Adhyaksa sebagai sebuah terobosan hukum yang luar biasa. Menurutnya, lembaga ini adalah bentuk nyata dari penegakan hukum yang mengedepankan pendekatan adat dan nilai kemanusiaan yang hidup di masyarakat.
“Ini bukan hanya inovasi hukum. Ini adalah sumbangsih besar bagi bangsa dan negara,” kata Yakub. Ia juga menilai konsep ini sejalan dengan visi besar pemerintah Prabowo-Gibran yang ingin membangun dari desa, memperkuat reformasi hukum, serta menciptakan keadilan yang beradab.
Dengan dukungan masyarakat dan kekuatan nilai adat yang mengakar kuat di Bali, Bale Kerta Adhyaksa bukan sekadar aturan di atas kertas. Ia adalah harapan baru. Sebuah jembatan antara hukum negara dan hukum adat, antara modernitas dan tradisi, demi keadilan yang lebih membumi. (Red)
