Jakarta, restorasihukum.com – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memaparkan sejumlah capaian strategis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepanjang triwulan I tahun 2026. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (30/3/2026).
Salah satu capaian utama adalah keberhasilan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah pada Februari 2026. Forum yang dihadiri ribuan peserta dari unsur pemerintah pusat dan daerah ini dinilai menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi untuk mendukung program prioritas Presiden.
Kemendagri juga berperan aktif dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera. Upaya tersebut meliputi pembentukan Sekretariat Satuan Tugas percepatan, pembinaan serta pengawasan penggunaan bantuan anggaran di daerah terdampak, hingga layanan administrasi kependudukan melalui program jemput bola bagi masyarakat korban bencana.
Untuk mempercepat pemulihan, Kemendagri turut mengirimkan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) serta Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam beberapa gelombang ke wilayah terdampak.
Di bidang tata kelola pemerintahan, Kemendagri melakukan pembinaan terhadap kepala daerah, termasuk menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang hari besar keagamaan serta memastikan kondisi daerah tetap kondusif. Selain itu, Kemendagri mengeluarkan kebijakan penundaan perjalanan luar negeri bagi kepala daerah selama periode Lebaran guna menjaga optimalisasi pelayanan publik.
“Kami memberikan edaran penundaan perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah tujuh hari sebelum dan tujuh hari sesudah hari raya,” ujar Tito.
Dalam sektor administrasi kependudukan, Kemendagri mencatat tingkat perekaman KTP elektronik telah mencapai 97,64 persen. Sementara itu, pemadanan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan data kependudukan mencapai 98,68 persen, yang menunjukkan peningkatan akurasi data nasional.
Lebih lanjut, Kemendagri menegaskan komitmennya dalam mendukung program prioritas Presiden di daerah, seperti pengawalan pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengendalian inflasi dilakukan melalui rapat rutin mingguan serta intervensi langsung ke daerah dengan tingkat inflasi tinggi.
Selain itu, Kemendagri juga mendukung berbagai program strategis lain, di antaranya pembangunan 3 juta rumah, pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pengelolaan sampah menjadi energi listrik, serta Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah). Dukungan juga diberikan terhadap pembangunan Sekolah Rakyat di daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Tito menyampaikan bahwa realisasi anggaran Kemendagri hingga 29 Maret 2026 telah mencapai Rp1,005 triliun atau 12,85 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp7,82 triliun.
Rapat tersebut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Bima Arya Sugiarto, dan Akhmad Wiyagus, serta Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir beserta jajaran pejabat lainnya. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.(Red)
