Jakarta, restorasihukum.com – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mengakselerasi pemulihan sektor ekonomi masyarakat, khususnya rehabilitasi tambak dan keramba yang terdampak bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), total lahan tambak terdampak mencapai 31.248,94 hektare di tiga provinsi tersebut. Provinsi Aceh menjadi wilayah paling terdampak dengan luas mencapai 30.417,17 hektare, diikuti Sumatera Utara seluas 575,27 hektare dan Sumatera Barat 255,90 hektare.
Selain itu, sebanyak 2.053 unit keramba turut terdampak, dengan sebaran terbesar berada di Aceh sebanyak 1.953 unit, disusul Sumatera Barat 60 unit, dan Sumatera Utara 40 unit.
Besarnya dampak tersebut menjadikan sektor perikanan budidaya sebagai salah satu fokus utama dalam upaya pemulihan pascabencana. Sektor ini dinilai sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah pesisir.
Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa revitalisasi tambak telah masuk dalam agenda prioritas pemerintah.
“Tambak ada yang terdampak, seperti udang dan bandeng, terutama di wilayah pesisir Aceh. Saat ini sedang didata oleh Menteri KKP dan setelah Lebaran akan ditinjau langsung untuk percepatan penanganannya,” ujar Tito.
Ia menegaskan, pemulihan sektor pertambakan tidak hanya difokuskan pada perbaikan fisik lahan, tetapi juga pada pemulihan aktivitas produksi dan rantai ekonomi masyarakat agar kembali berjalan optimal.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi tambak budidaya yang terdampak dan segera menyiapkan langkah rehabilitasi. Komoditas yang terdampak meliputi udang, bandeng, kakap, kerapu, lele, nila, mas, hingga patin.
“Revitalisasi tambak menjadi prioritas agar produksi perikanan budidaya bisa segera pulih dan masyarakat kembali berusaha,” ujar Trenggono.
Dalam proses percepatan tersebut, pemerintah juga mengandalkan pendataan berbasis by name by address (BNBA) dari pemerintah daerah. Hingga kini, sebagian besar kabupaten/kota telah menyampaikan data, meskipun masih terdapat sejumlah daerah yang perlu mempercepat pelaporan guna mendukung optimalisasi program revitalisasi.(Red)
