Jakarta, restorasihukum.com – Jaksa Agung, melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, menyetujui permohonan penyelesaian tiga perkara tindak pidana narkotika menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Keputusan ini diambil dalam gelar perkara yang berlangsung pada Senin, 5 Mei 2025.
Ketiga kasus yang disetujui untuk diselesaikan dengan mekanisme restorative justice antara lain:
- A’an Rido Setyawan bin Andri Hariyono, dari Kejaksaan Negeri Kebumen, diduga melanggar Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Ahmad Purbo Krisnanto bin Nhoorsapto Purbo Trinowo, dari Kejaksaan Negeri Kota Semarang, didakwa melanggar Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 114 Ayat (1), atau Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 112 Ayat (1), atau Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
- Dimas Andriansyah bin Sumarno, dari Kejaksaan Negeri Brebes, dijerat Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU yang sama.
Persetujuan rehabilitasi terhadap para tersangka didasarkan pada sejumlah pertimbangan, antara lain:
- Hasil laboratorium menunjukkan para tersangka positif menggunakan narkotika;
- Berdasarkan penyidikan metode know your suspect, ketiganya bukan bagian dari jaringan pengedar dan hanya pengguna akhir;
- Para tersangka tidak masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Hasil asesmen menyatakan mereka merupakan pecandu, korban, atau penyalah guna narkotika;
- Belum pernah atau maksimal dua kali menjalani rehabilitasi sebelumnya, dibuktikan dengan surat dari instansi berwenang;
- Tidak memiliki peran sebagai produsen, bandar, pengedar, atau kurir narkotika.
JAM-Pidum juga meminta para Kepala Kejaksaan Negeri yang menangani perkara ini agar menerbitkan Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Pedoman ini mengatur penanganan perkara narkotika melalui rehabilitasi dengan prinsip keadilan restoratif, sejalan dengan asas dominus litis yang diemban jaksa. (Red)
