Jakarta,restorasihukum.com – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengimbau pemerintah daerah (Pemda) agar lebih proaktif dalam mengoptimalkan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), khususnya di wilayah yang masih mengalami lonjakan harga beras.
Imbauan tersebut disampaikan saat Tomsi memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah. Rapat berlangsung secara hybrid dari Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (25/8).
“Operasi pasar atau SPHP ini harus bisa menjangkau hingga ke desa atau kelurahan, tidak hanya berhenti di tingkat kecamatan,” tegasnya.
Tomsi mencatat, pada minggu ketiga Agustus 2025, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras meningkat menjadi 200, naik dari 193 wilayah pada minggu sebelumnya. Meskipun terdapat penurunan harga di beberapa daerah, ia menekankan perlunya intervensi cepat dan merata.
Ia juga menyebut dukungan Pemda telah berkontribusi terhadap sekitar 50 persen capaian distribusi beras SPHP sejauh ini, melalui berbagai kanal seperti Gerakan Pangan Murah (GPM) dan outlet milik daerah.
Selain itu, Tomsi meminta agar Bulog menggandeng Pemda untuk membantu pedagang kecil yang kesulitan menggunakan aplikasi Klik SPHP, mengingat masih adanya keterbatasan akses internet dan perangkat digital di sejumlah daerah. Ia mengusulkan opsi pembelian manual bagi pengecer sebagai solusi jangka pendek.
Sumber: restorasihukum.com
“Segera ambil kebijakan, laporkan ke Pak Kabulog, dan sosialisasikan petunjuk teknisnya agar tidak berlarut-larut,” ujarnya.
Lebih lanjut, Tomsi menyarankan agar Pemda dilibatkan sebagai penanggung jawab distribusi SPHP di tingkat kecamatan. Meskipun Bulog telah menempatkan petugas di pasar-pasar, keterbatasan personel menjadi tantangan tersendiri.
“Kalau Bulog belum menghubungi, justru Pemda yang harus inisiatif menjalin koordinasi,” tambahnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menyelesaikan kendala teknis di lapangan. “Kita harus terus berjuang sekeras-kerasnya. Teman-teman Bulog, jangan lelah,” katanya.
Rapat turut dihadiri sejumlah pejabat dan narasumber dari kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran, Deputi Bapanas Andriko Noto Susanto, serta Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Bodro Pambuditomo.(Red)
