Jakarta — Suharto, S.H., M.H., resmi mengucapkan sumpah jabatan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Yudisial di hadapan Presiden Republik Indonesia, Senin (25/8), di Istana Negara, Jakarta. Dalam sumpahnya, Suharto berkomitmen menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, serta berjanji memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945 dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku demi pengabdian kepada nusa dan bangsa.
Dikenal sebagai “perpustakaan berjalan” karena kedalaman ilmu dan pengalaman hukumnya, Suharto kini resmi menempati posisi strategis sebagai Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh pejabat sebelumnya, Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., yang kini menjabat Ketua MA.
Prosesi pengucapan sumpah ini merupakan bagian dari rangkaian acara resmi yang diselenggarakan oleh Kementerian Sekretariat Negara. Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto juga melantik sejumlah pejabat negara, antara lain Kepala Badan Industri Mineral, Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), serta sejumlah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia.
Hadir dalam acara tersebut Ketua Mahkamah Agung, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, duta besar, dan pejabat penting lainnya.
Sebelumnya, pada 10 Juli 2025, Mahkamah Agung menggelar Sidang Paripurna Khusus untuk memilih Wakil Ketua MA Bidang Yudisial di Ruang Kusumah Atmadja. Dalam pemilihan yang diikuti oleh 39 Hakim Agung ini, Suharto berhasil meraih 25 suara mengungguli pesaingnya, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., yang memperoleh 8 suara. Pemungutan suara juga mencatat 6 suara tidak sah.
Usai terpilih, Suharto menyampaikan apresiasi kepada seluruh Hakim Agung atas kepercayaan yang diberikan dan menegaskan komitmennya mendukung Ketua MA dalam mewujudkan badan peradilan yang agung, independen, dan berintegritas.
Pengangkatan Suharto diharapkan memperkuat kualitas peradilan Indonesia dengan menjaga integritas dan memperkokoh independensi lembaga hukum tertinggi di tanah air.(Red)
