Jakarta, restorasihukum.com — Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menyetorkan uang rampasan negara dan denda perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari tindak pidana perjudian online senilai Rp530.430.217.324,57 ke kas negara. Penyetoran tersebut dilakukan secara seremonial di Aula Kantor Kejari Jakarta Barat pada Jumat (13/3/2026).
Penyetoran tersebut merupakan pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 773/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Brt tertanggal 11 Februari 2026 atas nama terpidana Oei Hengky Wiryo. Total nilai yang disetorkan mencapai Rp530,43 miliar yang merupakan hasil rampasan dari perkara tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari aktivitas perjudian daring.
Dalam perkara tersebut, Oei Hengky Wiryo bersama terpidana lainnya bernama Henkie diketahui mendirikan perusahaan PT A2Z Solusindo Teknologi pada tahun 2018. Dalam struktur perusahaan tersebut, Henkie menjabat sebagai Direktur Utama, sedangkan Oei Hengky Wiryo menjabat sebagai Komisaris Utama sekaligus investor dengan kepemilikan saham mayoritas sebesar 60 persen.
Perusahaan tersebut bergerak di bidang perdagangan komputer serta konsultasi teknologi informasi. Namun dalam praktiknya, perusahaan tersebut terafiliasi dengan sejumlah platform perjudian online melalui perusahaan lain yang terhubung, yakni PT Trans Digital Cemerlang.
Melalui perusahaan-perusahaan tersebut, terpidana diduga mengelola dan mengendalikan berbagai situs perjudian daring yang beroperasi sejak 2018 hingga Februari 2025. Hasil dari aktivitas perjudian tersebut kemudian disamarkan melalui sejumlah perusahaan cangkang serta dialirkan ke berbagai rekening yang terafiliasi dengan terpidana.
Dalam putusannya, pengadilan menyatakan Oei Hengky Wiryo terbukti melanggar ketentuan Pasal 4 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Pengadilan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama dua tahun serta denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 190 hari.
Selain itu, seluruh barang bukti berupa uang sebesar Rp530,43 miliar dirampas untuk negara.
Prosesi penyerahan uang rampasan dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat selaku jaksa eksekutor kepada perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai bentuk sinergi antar lembaga dalam memastikan pengembalian hasil tindak pidana ke kas negara.(Red)
