Surabaya, restorasihukum.com – Pelayanan optimal dalam kepengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta Buku Pemilik Kendaraan Bermontor (BPKB) di Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur (Jatim), guna melayani masyarakat khususnya wilayah Jatim seharusnya transparan dan terbuka sesuai UU RI 22 Tahun 2009, dan ketetapan Kapolri tentang pembiayaan kepengurusan surat menyurat STNK dan BPKB untuk kendaraan baru.
Kenyataan yang terjadi di masyarakat dalam kepengurusan surat kendaraan baru tidaklah seperti yang diharapkan. Pemohon mengeluarkan anggaran lebih dari perkiraan.
Dari salah satu pemohon Ag (inisial) mengatakan ‘’ Saya ini mau beli kendaraan baru roda empat, tapi surat suratnya saya urus sendiri. Dengan tujuan agar lebih murah dan ringan di kantong. Tapi mas, saya kaget karena di kenakan biaya yang fantastic. Padahal saya sudah lihat di internet tentang tata cara dan biaya dalam kepengurusan surat kendaraan baru roda empat. Total yang tertera di internet untuk kendaraan baru Rp 623 ribu, sedangkan saya harus mengeluarkan dana Rp1,5 jt itupun belum lain lainnya. Dan sayapun juga di arahkan ke calo. Saya berpikir mungkin lebih murah. Eeee Mala lebih mahal’’. jelasnya
Keterbukaan informasi transparasi dalam melakukan pelayanan bagi masyarakat pemohon kepengurusan surat kendaraan baru seharusnya pihak terkait RTMC Polda Jatim lebih mengutamakan Masyarakat ketimbang calo. Sesuai dengan ketetapan UU RI no 22 tahun 2009 dan ketetapan kapolri tentang biaya serta pelayanan terpadu untuk kepengurusan surat menyurat kedaraan bermontor, khususnya masyarakat luas……….Bersambung (Rd)
