Malang, restorasihukum.com – Dengan memakai kandaraan lima truk dan motor, ratusan warga dari lima desa di Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, berunjuk rasa di Kantor DPRD mendesak tanah negara yang dikuasai para cukong dan mengalih fungsikan tanah sebagai lahan bisnis, agar diserahkan dan dibagikan pada warga desa.
Warga menilai ini melanggar Undang-Undang karena tanah seluas 300 hektar yang kini dikuasai PT Margosuko dan disewakan pada pihak ketiga yang justru kini dijadikan ajang bisnis.
Menangapi tuntutan warga, Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto mengatakan, pihaknya siap memperjuangkan aspirasi rakyat.
“DPRD siap memperjuangkan rakyat dan kita akan segera mengkaji tuntutan dan informasi dari rakyat setempat untuk dirapatkan di DPRD. Dewan juga akan memanggil pihak PT Margosuko dan para penyewa lahan selaku pihak ketiga,” ucapnya tegas.
Sementara itu Tim Kuasa Hukum Warga Lima Desa, Sumardan menjelaskan, asal mula tanah diberikan kepada pihak PT Margosuko, untuk dikelola dan harus ditanamani tanaman keras seperti kopi, cokelat dan sejenisnya.
“Dasarnya adalah hak guna usaha. Sertifikatnya sudah terbit pada 9 Februari 1991 sampai batas akhir 30 September 2015,” kata Sumardan, Rabu (27/5/2015) siang, usai bertemu dengan anggota Komisi A DPRD Kabupaten Malang.
Dda pelanggaran fatal yang dilakukan oleh PT Margosuko. Yakni, PT Margosuko telah terbukti menyewakan lahan tersebut lebih dari 50 persen dari total jumlah lahan kepada pihak ketiga.
“Kita punya data otentik kalau lahan itu disewakan kepada saudara Hasan, HM Tamjis Jisman dan Rifa’i. Mereka warga setempat. Jelas tanah milik negara itu disewakan oleh PT Margosuko kepada tuan takur. Rakyat melawan karena tanah hanya dikuasai tuan takur,” paparnya.
Seperti yang tertulis pada UU Pokok Agraria tambah Sumardan, tanah itu harus dikerjakan sendiri sesuai dengan pasal 10. Selain itu juga diatur dalm PP Nomor 40 tahun 1996 tentang pemegang hak guna usaha.
Namun yang terjadi justru yang disewakan sekitar 50 persen lebih. PT Margosuko hanya mengelola kurang dari separuh. Selain itu juga ada yang dikelola oknum perangkat desa.
Apakah rakyat berhak menerima tanah negara? Sumardan mengaku, sangat berhak warga mengelola tanah milik negara tersebut. Hal itu karena sudah diatur dalam UUD 1945 dan UU nomor 39 tentang HAM serta termaktub juga dalam pasal 2 UU Pokok Agraria.
“Masyarakat di lima desa mendesak pemerintah jangan memperpanjang izin pengelolaan lahan tersebut. Rakyat miskin setempat meminta tanah tersebut diberikan kepada rakyat miskin sekitar,” katanya.
Menurutnya pada tahun 1998 silam, lahan tersebut sudah berubah fungsi menjadi lahan yang ditanami tanaman lunak seperti seperti pepaya, singkong, tebu dan sejenisnya. “Karena sudah terjadi alih fungsi tanaman, jelas sudah melanggar. Pemerintah daerah harus bertindak. Jangan diam saja. Lahan yang kini dikuasai PT Margokuso, harus diserahkan pada warga miskin ditempat itu,” tegasnya.
Sumardan juga mengungkapkan warga di 5 Desa, sangat membutuhkan lahan garapan. Seharusnya, Pemkab Malang bertindak melihat fakta di lapangan. Tanah yang diberikan kepada PT Margosuko katanya, jelas bertentangan dengan UU Pokok Agraria, pasal 28 ayat 2 yang menyatakan bahwa hak guna usaha diberikan paling sedikit 5 hektare, maksimal 25 hektare.
“Apabila lebih, harus ada investasi modal pada negara. Hal ini tidak ada investasi sama sekali. Bahkan selama ini, pihak PT Margosuko belum membayar pajak,” paparnya.
Untuk di ketahui dengan membentangkan sejumlah poster dan spanduk bertuliskan “negara harus memberikan tanah negara kepada rakyat miskin”, para pendemo juga menggelar orasi. Pendemo mendesak agar DPRD Kabupaten Malang, berjuang dan membela rakyat miskin di 5 desa yang sangat membutuhkan, tanah dan lahan garapan. (af)
