Surabaya restorasihukum.com – Karena dinilai tidak menanggapi pengajuan adendum atau revisi penjanjian pengelolaan Pasar Turi, Pemerintah Kota Surabaya mensomasi investor pembangunan Pasar Turi Baru, PT Gala Bumi Perkasa (GBP)
Hendro Gunawan Sekretaris Kota Surabaya, usai rapat tertutup mendampingi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dengan perwakilan dari 7 kelompok pedagang Pasar Turi di Balai Kota, Kamis, mengatakan pihaknya sudah mengajukan adendum yang intinya adanya perjanjian baru antara Pemkot Surabaya dengan PT GBP dalam pembangunan dan pengelolaan Pasar Turi.
Ia mengatakan, “Surat somasi ini berkaitan dengan addendum soal penambahan kontrak yang selama ini telah dilanggar oleh investor. Namun belum ada respons dari investor”.
“Pemkot akan kirim surat ke investor untuk mempertanyakan beberapa kontrak perjanjian. Hal ini dikarenakan ada beberapa kontrak perjanjian yang dilanggar oleh investor sehingga merugikan pedagang”, tamabah Hendro.
Langkah Pemkot Surabaya melakukan somasi terhadap PT GBP, juga di dukung oleh Ketua Himpunan Pedagang Pasar (HPP) Pasar Turi H. Taufik, sebab, investor tersebut sudah banyak melakukan pelanggaran sehingga berdampak buruk terhadap nasib pedagang lama.
Taufik menegaskan, “Bu wali kota siap untuk memutus kontrak dengan PT GBP jika somasinya nanti tak direspons dan pedagang sendiri sudah lama mendukung langkah tegas pemkot karena selama ini investor seenaknya sendiri sehingga nasib pedagang diombang-ambingkan”.
Sementara itu dalam pertemuan tertutup antara wali kota dan para pedagang, Kuasa Hukum Pedagang Pasar Turi I Wayan Titib Sulaksana menyatakan sudah disepakati jika Pemkot akan segera melayangkan somasi. “Somasi sudah dilayangkan perhari ini, waktunya satu minggu bagi investor untuk menjawab,” katanya.
Dalam kesempatan ini Wayan menegaskan pihaknya juga akan melaporkan PT GBP ke Polda Jatim. Ia mengatakan, “Kami akan melaporkan investor ke polisi. Ada dugaan penipuan dan penggelapan pajak yang dilakukan investor dalam pembangunan Pasar Turi”.
Wayan menegaskan PT GLB juga melakukan pelanggaran. Harusnya, perjanjian antara pedagang dan investor adalah hak pakai selama 25 tahun. Kenyataanya saat ini perjanjian yang dilakukan berbentuk strata title. Padahal strata title itu hanya untuk rumah susun dan bukan untuk pasar.
PT GBP juga melakukan penggelapan pajak, yakni dengan tak menyerahkan faktur pajak ke pedagang. Padahal pedagang sudah membayar lunas. Selain itu, anggaran pembangunan yang katanya mencapai Rp1,2 triliun itu bukan uang investor namun uang pedagang karena disuruh membayar lunas. Temuan di lapangan, biaya pembangunan itu sekitar Rp800 miliar.(red)
