Timika, restorasihukum.com — Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Bina Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan percepatan penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua untuk memastikan program prioritas daerah berjalan tepat waktu sekaligus menekan tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Hal tersebut disampaikan Direktur Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri, Nasrun saat membuka Rapat Koordinasi Rekonsiliasi SiLPA Dana Otsus Tahun Anggaran 2025 di Hotel Horison Timika, pada Kamis (12/3/2026).
Nasrun menyebut keterlambatan penyaluran Dana Otsus masih menjadi tantangan utama yang berdampak pada tertundanya berbagai program strategis, termasuk beasiswa, jaminan kesehatan masyarakat, serta pembayaran gaji dan tunjangan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.
“Penyaluran Dana Otsus yang terlambat dapat menghambat program prioritas seperti beasiswa, jaminan kesehatan masyarakat, serta pembayaran gaji dan tunjangan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan,” ujar Nasrun.
Menurut Nasrun, Dana Otsus seharusnya disalurkan dalam tiga tahap: tahap pertama 30 persen, tahap kedua 45 persen, dan tahap ketiga 25 persen. Namun, keterlambatan kerap terjadi akibat penyampaian rencana anggaran dan program daerah yang tidak sesuai jadwal. Kondisi ini juga berkontribusi pada tingginya SiLPA Dana Otsus di beberapa pemerintah daerah.
Untuk memperbaiki tata kelola, pemerintah pusat melakukan integrasi tiga sistem aplikasi: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Sistem Informasi Keuangan Daerah–Otsus (SIKD Otsus), dan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP). Langkah ini diharapkan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan mempercepat proses penyaluran dana.
Nasrun menegaskan, rapat koordinasi ini merupakan langkah awal untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan Dana Otsus.
“Pertemuan ini bukan yang terakhir, tetapi awal untuk duduk bersama memperbaiki tata kelola Otonomi Khusus demi mewujudkan Papua yang sehat, cerdas, dan sejahtera,” ujarnya.
Rapat tersebut diikuti pemerintah provinsi serta kabupaten/kota di wilayah Papua Tengah dan Papua Pegunungan, dengan melibatkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memperkuat pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan Dana Otsus.(Red)
