Padang, restorasihukum.com – Pada 4 Oktober 2025 Program Keluarga Harapan (PKH) yang dirancang pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kembali menjadi sorotan. Berbagai laporan media dan temuan lembaga resmi mengungkap adanya penyimpangan dalam penyaluran dan pemanfaatan PKH di sejumlah daerah, termasuk di Sumatera Barat.
Sejumlah persoalan meliputi kesalahan data penerima, dana yang mengendap, hingga penyalahgunaan bantuan untuk aktivitas ilegal seperti judi online. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran soal efektivitas program sosial yang sejatinya ditujukan untuk membantu keluarga miskin.
Deretan Temuan Lapangan
1. Warga Miskin Tak Terdata di Padang
Laporan DetikPK (2025) mengungkap masih banyak warga miskin di Kelurahan Air Tawar Barat, Kota Padang, yang tidak tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Akibatnya, mereka tidak pernah menerima PKH maupun bantuan sosial lainnya. Ini menunjukkan adanya exclusion error atau kesalahan negatif dalam penyaluran bantuan.
2. Penerima Tidak Layak Masih Terima Bantuan di Pesisir Selatan
SuaraUtama (2025) mencatat penerima PKH di Pesisir Selatan yang secara ekonomi sudah mapan tetap tercatat sebagai penerima bantuan, sementara keluarga miskin baru justru terabaikan. Fenomena ini mencerminkan inclusion error atau kesalahan positif.
3. Dana Bansos Mengendap hingga Ratusan Miliar
BPK Perwakilan Sumatera Barat (2025) melaporkan adanya dana PKH sebesar Rp208,52 miliar yang belum tersalurkan kepada 365.023 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dana ini tercatat tidak bertransaksi di rekening penerima selama periode pemeriksaan, menandakan rendahnya efektivitas distribusi bantuan.
4. Dana Bantuan Disalahgunakan untuk Judi Online
JawaPos (2025) mengungkap ribuan penerima PKH secara nasional dicoret dari daftar karena terbukti menggunakan dana bantuan untuk berjudi secara daring. Praktik serupa diduga juga terjadi di Sumbar, meskipun belum ada data resmi yang dirilis.
5. Pencairan PKH Tahap III 2025 Alami Keterlambatan
Kaltim Post (2025) melaporkan keterlambatan pencairan bantuan tahap ketiga akibat proses migrasi rekening dan validasi ulang data penerima. Sejumlah daerah di Sumatera Barat disebut ikut terdampak, menyebabkan KPM harus menunggu lebih lama dari jadwal seharusnya.
6. Ombudsman Soroti Maladministrasi
Ombudsman RI dalam laporan 2024–2025 menegaskan adanya maladministrasi dalam pelaksanaan PKH. Masalah mencakup lambannya penanganan aduan masyarakat, ketidakakuratan data penerima, hingga lemahnya koordinasi antar instansi terkait.
Pola Masalah yang Berulang
Berbagai temuan tersebut mengindikasikan adanya pola penyimpangan yang terjadi secara berulang dalam penyaluran PKH, yaitu:
- Ketidakakuratan data: masih banyak warga miskin yang tidak terdata, sementara penerima yang tak lagi layak tetap menerima bantuan.
- Dana mengendap: bantuan tidak tersalurkan tepat waktu, bahkan mengendap dalam jumlah besar di rekening.
- Penyalahgunaan dana: sejumlah penerima menggunakan dana untuk keperluan yang tidak sesuai, termasuk judi online.
- Lemahnya pengawasan dan transparansi: minimnya keterbukaan data dan lemahnya sistem pengawasan di tingkat lokal.
Rekomendasi Perbaikan
Untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut, sejumlah langkah perbaikan mendesak dilakukan, antara lain:
1. Pemutakhiran DTKS secara rutin dan partisipatif, dengan melibatkan pemerintah nagari/desa serta masyarakat lokal dalam proses verifikasi data.
2. Transparansi daftar penerima PKH di tingkat nagari agar publik dapat ikut mengawasi dan melaporkan ketidaksesuaian.
3. Audit menyeluruh terhadap dana parkir atau bantuan yang tidak tersalurkan untuk mencegah pengulangan di masa mendatang.
4. Peningkatan literasi keuangan bagi KPM agar penggunaan dana bantuan sesuai dengan tujuan program.
5. Penerapan sanksi tegas terhadap oknum aparat maupun penerima yang menyalahgunakan bantuan.
6. Penguatan peran pendamping PKH di lapangan sebagai ujung tombak pengawasan, edukasi, dan fasilitator bantuan.
Dengan alokasi anggaran sosial yang terus meningkat setiap tahunnya, efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan PKH menjadi hal krusial. Tanpa pengawasan yang ketat dan perbaikan sistem, program ini dikhawatirkan hanya akan menjadi formalitas tanpa dampak nyata bagi masyarakat miskin.(Red)
