Sorong,restorasihukum.com – Polemik kepemilikan kapal tugboat yang tengah bersandar di area Mapolda Papua Barat Daya kembali memanas. Kapal tersebut sebelumnya diberitakan beroperasi sebagai galangan kapal ilegal, dan kini menjadi objek sengketa antara masyarakat adat dan sejumlah pihak yang mengklaim kepemilikan.
Terbaru, muncul nama Yosep Titirlolobi, yang mengaku sebagai kuasa hukum dari perusahaan bernama PT. Armada Prima Samudra (APS). Yosep menyatakan bahwa kapal bekas tersebut adalah milik kliennya, PT. APS. Namun, klaim tersebut bertentangan dengan informasi yang selama ini beredar dan didukung dokumen resmi: PT. Mitra Pembangunan Global (MPG) tercatat sebagai pihak yang memiliki kapal tersebut.
PT. MPG sendiri dikenal sebagai perusahaan kayu yang sebelumnya beroperasi di wilayah hutan adat marga Saimar, Distrik Kais Darat, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya. Perusahaan ini disebut meninggalkan wilayah operasi tanpa menyelesaikan kewajiban finansialnya kepada masyarakat adat—hutang yang nilainya ditaksir mencapai miliaran rupiah.
Dalam mediasi yang difasilitasi oleh Polres Sorong Selatan pada Maret 2025, pihak PT. MPG diwakili oleh Edi Yusuf dan Sawaludin, sementara pihak masyarakat adat diwakili oleh Yesaya Saimar dan Daud Enzo, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kaiso. Kedua belah pihak sepakat bahwa jika PT. MPG tidak melakukan pembayaran hingga 15 April 2025, maka kapal tugboat dan tongkang akan menjadi jaminan yang diserahkan kepada masyarakat adat.
Kesepakatan ini menjadi dasar klaim masyarakat adat atas kapal tersebut, setelah PT. MPG dianggap melakukan wanprestasi. Berdasarkan dokumen dan fakta yang terjadi di hadapan aparat, masyarakat adat merasa memiliki legitimasi hukum atas kapal sebagai kompensasi dari kewajiban yang tak dipenuhi.
Namun, munculnya PT. APS—yang sebelumnya tidak pernah terlibat dalam proses mediasi—menimbulkan pertanyaan besar. Terlebih lagi, Yosep Titirlolobi yang mewakili PT. APS dinilai tidak memiliki legitimasi hukum yang jelas, bahkan disebut sebagai pengacara tanpa kredibilitas. Nama perusahaan tersebut pun sulit ditemukan dalam pencarian daring, baik melalui mesin pencari maupun media sosial.
Lebih jauh, sejumlah pihak menduga ada kepentingan tersembunyi di balik kisruh ini. Tugboat yang disebut-sebut sebagai “kapal bekas” atau bahkan “besi tua” itu ternyata memiliki nilai ekonomis tinggi. Diduga, oknum aparat kepolisian dan pejabat politik terlibat dalam pusaran konflik ini. Nama Kombes Pol Junov Siregar, Direktur Reskrimum Polda Papua Barat Daya, disebut-sebut dalam pusaran dugaan konspirasi, yang disebut-sebut dibekingi oleh anggota DPR RI dari Partai Golkar, Robert Joppy Kardinal.
Situasi makin panas ketika Yosep Titirlolobi menuduh Komisi I DPR Papua Barat Daya sebagai pihak yang membekingi mafia besi tua. Tudingan tersebut muncul usai Zed Kadokolo, Ketua Komisi I DPRP, bersama dua anggotanya, Petrus Nau dan Roberth George Yulius Wanma, melakukan kunjungan langsung ke lokasi kapal di Mapolda Papua Barat Daya pada Jumat, 22 Agustus 2025.
Menanggapi tudingan tersebut, Zed Kadokolo membantah tegas. Ia menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan resmi yang diajukan oleh masyarakat adat. “Kami menerima surat langsung dari masyarakat adat pada 22 Agustus 2025 di kantor DPRP. Setelah mendengar keluhan tersebut, kami berkewajiban turun ke lapangan,” ujar Zed.
Senada dengan itu, Roberth Wanma, anggota DPRP utusan Otsus dari Raja Ampat, menegaskan bahwa dirinya hadir sebagai wakil rakyat. “Kalau ada masyarakat datang membawa keluhan, maka sudah menjadi kewajiban kami untuk menerima dan menindaklanjuti. Percuma saja kami disebut wakil rakyat kalau tidak mendengar suara rakyat,” tegasnya.
Media yang mencoba menelusuri legalitas PT. APS pun menemukan hal-hal janggal. Situs perusahaan tidak tersedia, nomor WhatsApp perusahaan justru terhubung dengan layanan AI milik Microsoft Copilot, dan akun Facebook resmi perusahaan menampilkan pesan: “Halaman tidak tersedia.” Hal ini menimbulkan dugaan bahwa perusahaan tersebut tidak beroperasi secara nyata alias fiktif.
Di tengah polemik ini, perhatian publik kini tertuju pada transparansi proses hukum serta integritas lembaga penegak hukum dalam menangani kasus yang menyangkut hak-hak masyarakat adat. Apalagi, terdapat laporan soal dugaan penculikan Yesaya Saimar dan istrinya oleh oknum kepolisian Polres Sorong Selatan—kejadian yang menambah daftar panjang kejanggalan dalam perkara ini.
Kasus ini menjadi potret buram relasi antara perusahaan, aparat, dan masyarakat adat. Masyarakat menanti apakah hukum benar-benar ditegakkan atau justru dikalahkan oleh kepentingan segelintir elite.(Red)
