Jakarta, restorasihukum.com – Fenomena pakaian bekas atau thrifting kini berkembang dari sekadar aktivitas ekonomi masyarakat menengah ke bawah menjadi gaya hidup yang merambah generasi muda. Dari pasar loak tradisional hingga maraknya thrift shop di media sosial dan e-commerce, pakaian bekas tidak lagi dipandang sebagai simbol keterbatasan, tetapi sebagai bagian dari tren dan ekspresi diri.
Thrifting dipilih karena memberi alternatif belanja yang lebih hemat, kreatif, sekaligus menawarkan keunikan. Namun, di balik geliat budaya populer ini, muncul problem hukum yang tidak sederhana. Pemerintah terus menertibkan peredaran pakaian bekas impor, sementara sebagian masyarakat memandangnya sebagai kebutuhan di tengah tekanan ekonomi.
Larangan Impor dan Konstruksi Hukum yang Mengikat
Pertanyaan publik seperti “Mengapa pakaian bekas impor disita Bea Cukai?” kerap muncul di tengah sejumlah operasi penertiban.
Secara hukum, larangan tersebut memiliki dasar yang kuat. Pasal 47 dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dengan tegas menyatakan bahwa barang impor harus dalam kondisi baru dan tidak boleh termasuk dalam kategori barang terlarang.
Larangan ini ditegaskan lagi dalam Permendag 51/M-DAG/PER/7/2015, Permendag 18/2021, dan Permendag 40/2022 yang memasukkan pakaian bekas dalam Pos Tarif/HS 63.05 sebagai barang dilarang impor. Alasannya mencakup perlindungan kepentingan umum, kesehatan, keselamatan, lingkungan, hingga keberlangsungan industri dalam negeri.
Di sisi lain, Bea Cukai memperoleh kewenangan menindak barang Larangan dan Pembatasan (LARTAS) berdasarkan UU Kepabeanan. Mereka dapat memeriksa fisik barang, menolak pembongkaran, hingga menyita jika ditemukan pakaian bekas impor yang dilarang. Kewenangan ini semakin diperjelas melalui PMK 141/PMK.04/2020.
Dari kerangka hukum ini, larangan impor pakaian bekas bukanlah langkah spontan, tetapi bagian dari kebijakan terstruktur yang bertujuan melindungi masyarakat dan menciptakan kepastian hukum.
Dampak Sosial dan Hukum dari Larangan Pakaian Bekas Impor
Larangan ini menimbulkan dampak berlapis.
Bagi importir besar, risiko hukumnya paling berat. UU Perdagangan Pasal 111–112 ayat (2) mengatur sanksi pidana hingga 5 tahun penjara dan denda mencapai Rp 5 miliar. UU Kepabeanan juga menempatkan impor pakaian bekas sebagai bentuk penyelundupan dengan ancaman hukuman tambahan dan perampasan barang.
Bagi pedagang kecil, meski tidak terlibat langsung dalam impor, risiko tetap ada. Mereka bisa dijerat Pasal 103 huruf d UU Kepabeanan karena menjual barang hasil penyelundupan. Konsekuensinya, mereka rentan terkena razia dan sulit mengakses izin usaha maupun pembiayaan.
Sementara itu, konsumen membeli pakaian bekas impor karena faktor harga dan gaya, namun tidak memiliki jaminan kebersihan, keamanan, atau perlindungan hukum jika terjadi kerugian.
Negara Tidak Hanya Melarang, tetapi Perlu Mengarahkan
Thrifting telah menjadi bagian dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, namun praktik perdagangan pakaian bekas impor tetap tidak sejalan dengan koridor hukum. Penegakan aturan memang penting untuk melindungi kesehatan publik dan industri nasional, tetapi kebijakan yang hanya bersifat pelarangan dapat menekan pedagang kecil dan berpotensi menciptakan pasar gelap.
Kondisi ini menuntut pemerintah untuk hadir tidak hanya dalam bentuk penegakan hukum, tetapi juga penyediaan solusi. Pembinaan usaha, penguatan ekonomi sirkular, hingga pemanfaatan mekanisme produksi ulang (upcycle) dan daur ulang (recycle) bisa menjadi ruang alternatif yang legal dan lebih berkelanjutan.
Dengan pendekatan yang lebih responsif, thrifting dapat diarahkan menjadi ekosistem ekonomi yang sah, teratur, dan mendukung keberlanjutan. Negara, dalam hal ini, dituntut tidak sekadar menolak praktik ilegal, tetapi menciptakan ruang yang adil bagi masyarakat untuk bertahan sekaligus berkembang.
Polemik pakaian bekas impor bukan hanya soal barang bekas, tetapi persinggungan antara kebutuhan ekonomi, gaya hidup, dan kepastian hukum. Melalui pengawasan yang ketat, regulasi yang jelas, serta kebijakan yang lebih adaptif, praktik thrifting dapat terus berkembang tanpa mengabaikan perlindungan hukum dan kesehatan masyarakat.(Red)
