Bandung Barat, restorasihukum.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong percepatan relokasi warga serta penguatan tata ruang wilayah rawan bencana sebagai langkah pencegahan jangka panjang, usai meninjau lokasi longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pada Minggu (25/1/2026).
Mendagri menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah longsor tersebut yang mengakibatkan korban jiwa dan masih adanya warga yang dalam pencarian.
“Saya turut berduka atas musibah ini. Ada yang wafat, dan juga masih ada yang hilang dalam pencarian,” ujarnya.
Selain dipicu curah hujan tinggi, kondisi struktur tanah di wilayah tersebut menjadi faktor utama terjadinya longsor. Menurut Mendagri, karakter tanah yang gembur membuat kawasan itu tidak mampu menahan beban, terutama saat diguyur hujan deras.
Mendagri juga menyoroti perubahan fungsi vegetasi di kawasan perbukitan yang dinilai memperparah risiko bencana. Tanaman pelindung dengan akar kuat yang berfungsi menahan tanah, banyak digantikan oleh tanaman hortikultura.
“Tanaman pelindung yang akarnya menancap ke dalam banyak berganti hortikultura. Ini membuat wilayah menjadi sangat rentan ketika hujan deras,” ujarnya.
Terkait penanganan, Mendagri menyebut langkah jangka pendek difokuskan pada pencarian korban yang masih hilang serta pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak. Ia juga mengapresiasi sinergi berbagai pihak dalam penanganan darurat, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, relawan, hingga pemerintah pusat.
“Semua bergerak untuk membantu, dari gubernur, bupati, jajaran TNI-Polri, relawan, hingga pemerintah pusat,” ujarnya.
Untuk jangka panjang, Mendagri menegaskan kawasan tersebut tidak lagi layak dihuni, sehingga relokasi warga menjadi langkah yang harus segera dilakukan demi keselamatan. Selain itu, ia mendorong reboisasi dengan menanam kembali tanaman berakar kuat guna memperkuat struktur tanah.
“Ini harus direboisasi. Kalau kembali lagi tanpa penguatan struktur tanah, longsor bisa terulang,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mendagri menekankan bahwa peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi daerah lain di Indonesia. Ia meminta seluruh kepala daerah memperkuat tata ruang dan melakukan pemetaan wilayah rawan bencana secara menyeluruh.
“Setiap bupati, wali kota, dan gubernur harus memetakan daerah rawan secara nasional untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi seperti hujan lebat dan hujan deras,” pungkasnya.(Red)
