Tapanuli Tengah, restorasihukum.com – Penanganan kawasan hulu Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, dipercepat untuk mengantisipasi potensi banjir susulan dan melindungi permukiman serta lahan pertanian warga dari aliran air dan material sedimentasi.
Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan Sabo Dam Aek Tukka dan Sabo Dam Sigala-gala di Kecamatan Tukka sebagai infrastruktur pengendali sedimen.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengatakan, Tapanuli Tengah menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus dalam penanganan bencana di Sumatera Utara.
Menurut Tito, pengendapan lumpur akibat bencana sebelumnya berdampak pada sejumlah permukiman, perkantoran, sekolah, rumah ibadah, hingga persawahan.
“Penanganan di wilayah hulu ini harus kita percepat. Jangan sampai ketika hujan deras turun, aliran air dan material kembali turun dan berdampak ke masyarakat,” ujar Tito saat meninjau progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Tapanuli Tengah, Kamis (10/9/2026).
Tito menjelaskan, Kecamatan Tukka membutuhkan sistem khusus untuk menghadapi curah hujan tinggi sekaligus aliran sedimen dari kawasan perbukitan. Karena itu, pembangunan Sabo Dam menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem perlindungan kawasan.
Pada tahap awal, satu Sabo Dam Aek Tukka dan satu Sabo Dam Sigala-gala disiapkan untuk memperkuat pengendalian aliran air dan sedimen. Pembangunan tahap awal tersebut ditargetkan selesai pada Desember 2026.
Penguatan infrastruktur akan dilanjutkan pada tahun depan melalui pembangunan dua Sabo Dam tambahan. Dengan demikian, total akan terdapat empat Sabo Dam di Kecamatan Tukka.
“Setelah itu, tahun depan dibangun lagi dua, jadi totalnya empat, khusus di Kecamatan Tukka ini,” kata Tito.
Pembangunan Sabo Dam juga dilakukan bersamaan dengan normalisasi saluran air dan sungai serta pembangunan dinding penahan atau retaining wall sepanjang 1,6 kilometer.
Infrastruktur tersebut ditujukan untuk memperkuat perlindungan kawasan dari aliran air dan material yang berpotensi kembali mengancam permukiman warga.
Selain penguatan kawasan hulu, pemulihan rumah warga dan fasilitas pelayanan dasar yang terdampak bencana juga terus dilakukan. Langkah tersebut dilakukan agar pemulihan masyarakat dapat berjalan tanpa harus menunggu seluruh pekerjaan pengendalian di kawasan hulu selesai.
Tito menegaskan, seluruh program pemulihan Tapanuli Tengah perlu dilakukan secara paralel. Penguatan infrastruktur hulu, normalisasi sungai, serta pemulihan fasilitas terdampak menjadi satu rangkaian penanganan untuk mengurangi risiko bencana sekaligus mempercepat pemulihan aktivitas masyarakat.
Dengan percepatan tersebut, Tapanuli Tengah diharapkan tidak hanya pulih dari dampak bencana, tetapi juga memiliki sistem perlindungan yang lebih kuat dalam menghadapi ancaman banjir dan sedimentasi.(Red)
