Pasuruan, restotasihukum.com – Adanya tagihan tunggakan iuran BPJS perangkat desa di Kabupaten Pasuruan perlu dijadikan evaluasi buat pemerintah desa. Pasalnya, tagihan tunggakan yang harus dibayar mencapai jutaan sampai puluhan juta.
Salah satu desa yang nunggak iuran BPJS adalah Desa Sentul, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur yang tagihan tunggakannya mencapai 23 juta.
Mendapat informasi tersebut, ungkap fakta yuridis dari media restorasihukum.com mencoba konfirmasi kepada kepala Desa Sentul Sugianto. Pihaknya membenarkan jika Desa Sentul ada Tunggakan iuran BPJS perangkat mulai tahun kemarin sebesar 23 juta.
“Surat pemberitahuan sudah turun ke Desa mas, makanya hari ini saya mengumpulkan perangkat untuk membahas masalah ini,” terangnya saat ditemui di kantor kerjanya, Selasa (05/07/22).
Menurutnya, tunggakan ini muncul karena perangkat tidak membayar atau menyetorkan uang ke bendahara, sehingga bendahara gak bisa setor iuran BPJS.
“Memang iuran BPJS tidak begitu besar, tapi kalau lama tidak dibayar ya membengkak seperti ini. Kebanyakan perangkat Desa Sentul ambil uang di bank Jatim, jadi otomatis pihak bank menyuruh buka rekening. Untuk itu, pihak bank setiap bulannya langsung potong gaji perangkat melalui rekening. Mungkin itu alasanya sehingga perangkat belum bisa membayar,” tuturnya.
Sugianto menambahkan, pihaknya sudah berkoordinasi kepada pihak BPJS, akan membayar atau melunasi tunggakan tersebut denga mencicilnya.
“Untuk melunasi tunggakan tersebut, pihak desa nanti akan langsung memotong Tunjungan perangkat, agar tagihan iuran BPJS yang nunggak bisa lunas, meski harus dicicil,” pungkasnya.
Sementara itu, Camat Purwodadi Fauzan konfirmasi terkait adanya tunggakan iuran BPJS di desa-desa di wilayah Kecamatan Purwodadi menyampaikan, jika pihak kecamatan sudah memberikan surat pemberitahuan terkait tunggakan iuran BPJS tersebut ke setiap desa-desa.
“Masalah tunggakan iuran BPJS di Desa Sentul pihak Kecamatan Purwodadi sudah memberikan surat pemberitahuan kepada desa yang nunggak, agar pihak desa segera membayar atau melunasi tagihan tersebut,” tuturnya.
Menurut Fauzan, pihak kecamatan tidak berhak menagih tunggakan tersebut mas, itu tugasnya pihak BPJS. Kami cuma memberikan surat pemberitahuan dari pemerintah kabupaten yang datang dari pihak BPJS.
“Makanya hari ini saya akan mengumpulkan seluruh kepala desa sekecamatan Purwodadi, terkait masalah BPJS maupun masalah PBB. Dengan tujuan, agar pemerintah desa dengan adanya masalah seperti ini menjadi evaluasi kedepannya,” pungkasnya.(sy)
