Malang, restorasihukum.com – Diduga adanya korupsi dalam pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Malang, puluhan warga bersama Malang Coruption Watch mengggelar aksi unjuk rasa dengan memplester mulut dan mengggunakan topeng para pejabat dan bekas pejabat pemerintah Kota Malang.
Para deemonstran mengenakan topeng Wali Kota Mochamad Anton, bekas Wali Kota Peni Suparto, bekas Kepala Kejaksaan Negeri Malang Munasim, Kepala Kejaksaan Negeri Malang Hendrizal Husin, bekas Sekretaris Daerah Kota Malang M.Shofwan, dan bekas Kepala Dinas Kesehatan Supranoto.
Menurut informasi para demonstran akhirnya ditemui oleh Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Rahayu Sugiarti, ia berjanji akan berkomunikasi dengan fraksi untuk membentuk Panitia Khusus RSUD. “Semoga pansus terealisasi untuk meneliti dugaan korupsi,” ujarnya.
Diketahui, seharusnya RSUD diluncurkan 17 April 2015 namun batal karena sejumlah fasilitas belum selesai. Diantaranya peralatan kesehatan, kamar jenazah dan unit gawat darurat. Dan rencananya peluncuran akan ditunda November mendatang.
Sementara koordinator aksi, Imam Buchori, mengatakan bahwa, ”Ada aroma korupsi di RSUD, KPK harus turun tangan”.
Menurut demonstran ada indikasi penggelembungan anggaran untuk pengadaan lahan RSUD. Dimana lahan seluas 4.300 meter persegi dianggarkan sebesar Rp 7,3 miliar, dengan transaksi harga tanah sebesar Rp 1,7 juta per meter persegi.
Sedangkan harga tanah sesuai nilai jual obyek pajak sebesar Rp 1 juta per meter persegi. Sementara itu harga tanah di pasaran sebesar Rp 700 ribu per meter persegi, sehingga diduga merugikan keuangan daerah sebesar Rp 3 miliar.
Dalam aksinya kali ini massa juga membawa poster memprotes dugaan korupsi RSUD kota yang sudah dibangun sejak tiga tahun yang lalu. Dalam poster itu bertuliskan,“KPK segera tuntaskan kasus RSUD”, “Ranperda Ranperda Retribusi masih prematur”, “DPRD segera bentuk pansus” . (dr)
