Jakarta, restorasihukum.com – Mobilitas masyarakat diprediksi meningkat signifikan selama periode mudik Lebaran 2026. Menanggapi hal ini, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat guna memastikan kelancaran dan keselamatan arus mudik yang diprediksi mulai meningkat pada 16 Maret 2026.
Selain itu, Pemda diminta memastikan kesiapan infrastruktur serta moda transportasi, baik darat maupun laut, sesuai kewenangannya masing-masing.
“Pemerintah daerah juga ditekankan tentang pentingnya pengawasan tetap terhadap operasional angkutan laut, sungai, dan danau,” ujar Wiyagus saat Rapat Koordinasi Keamanan Persiapan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, pada Rabu (11/3/2026).
Wamendagri Wiyagus menekankan bahwa kelancaran arus mudik juga berkaitan dengan stabilitas harga pangan. Mobilitas masyarakat yang tinggi berpotensi memengaruhi distribusi logistik, sehingga Pemda diminta mengantisipasi gangguan distribusi, khususnya di jalur utama pergerakan maupun simpul logistik.
Lebih lanjut, ia menyampaikan arahan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melalui Surat Edaran (SE) kepada seluruh kepala daerah agar berperan aktif menjaga kelancaran mudik serta memantau dan mengendalikan inflasi menjelang Idulfitri 1447 Hijriah.
“Pak Menteri menekankan pada seluruh pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten/kota agar menjaga stabilitas harga pangan, memastikan ketersediaan makanan pokok, dan kelancaran distribusi bagi masyarakat,” tambah Wamendagri Wiyagus.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap mobilitas mudik Lebaran 2026 dapat berjalan lancar, aman, dan harga kebutuhan pokok tetap stabil di tengah lonjakan perjalanan masyarakat.(Red)
