Jakarta,restorasuhukum.com — Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mengawal pembangunan 2.200 unit rumah di Provinsi Papua Pegunungan. Proyek tersebut merupakan bagian dari program prioritas nasional yang menjadi arahan langsung Presiden RI Prabowo Subianto.
“Dari Kemendagri, ada Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang ditugaskan langsung oleh Menteri untuk mengawal proses pembangunan di daerah,” ujar Ribka saat memimpin Rapat Persiapan Pembangunan di Gedung Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta, Rabu (20/8).
Koordinasi Lintas Kementerian
Ribka menyampaikan bahwa hasil pertemuan ini akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri PKP Maruarar Sirait, sebelum akhirnya disampaikan kepada Presiden. Untuk itu, ia menekankan pentingnya memperkuat aspek teknis dan kesiapan di lapangan.
Ia juga menyoroti pentingnya dokumentasi terhadap setiap tahapan yang telah dilakukan, baik oleh tim Kemendagri maupun Kementerian PKP.
“Setiap tahapan yang telah dikerjakan—misalnya di Wamena—harus direkam dengan baik. Ini menjadi bukti tindak lanjut dari arahan presiden,” katanya.
Matangkan Regulasi dan Desain Teknis
Dalam rapat tersebut, Ribka memaparkan kesiapan Kemendagri dari sisi regulasi dan administrasi. Sementara itu, urusan teknis seperti desain rumah, peta jalan (roadmap), hingga kebutuhan anggaran akan difinalisasi bersama Kementerian PKP.
“Nanti teknisnya akan dikerjakan teman-teman di Kementerian PKP. Kemendagri siap mendampingi dan membantu sesuai kapasitas kami. Intinya, kami terus berkoordinasi,” tegas Ribka.
Dihadiri Sejumlah Pejabat Terkait
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh:
- Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Azis Andriansyah
- Direktur Sistem dan Strategi Tata Kelola**, Dwi Saponingrum
- Direktur Keterbukaan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas, Julisa
- Serta pejabat teknis dari Kemendagri dan Kementerian PKP lainnya.
Proyek pembangunan 2.200 rumah ini ditargetkan tidak hanya menjawab kebutuhan dasar masyarakat Papua Pegunungan, tetapi juga menjadi simbol hadirnya negara dalam mempercepat pembangunan dan pemerataan di kawasan tertinggal.(Red)
