Jakarta,restorasihukum.com — Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya peran pemerintah daerah (Pemda) dalam merespons krisis iklim yang semakin nyata. Menurutnya, perubahan iklim bukan lagi isu global semata, melainkan telah berdampak langsung terhadap masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.
“Dampak global boiling itu nyata. Banjir, kekeringan, longsor, hingga gagal panen kini menghantui kepala daerah. Ini bukan lagi wacana, tapi realita yang kita hadapi sehari-hari,” ujar Bima dalam Nusantara Energy Forum** di NT Tower, Jakarta, Rabu (20/8).
Sektor Penyumbang Emisi dan Potensi EBT
Bima memaparkan, sektor pengolahan industri menjadi penyumbang emisi karbon terbesar di Indonesia, disusul oleh sektor energi, pertanian, kehutanan, perikanan, transportasi, serta pengelolaan limbah dan sampah.
Padahal, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT), seperti tenaga air, bayu, dan surya. Sayangnya, pemanfaatannya masih minim. Dari potensi tenaga air sebesar 95 gigawatt, baru dimanfaatkan 6,7 gigawatt. Untuk tenaga bayu, dari 155 gigawatt, baru sekitar 0,2 gigawatt digunakan.
“Baru 10 provinsi yang melaporkan capaian bauran energi EBT melebihi target 2023. Antara lain Bengkulu, Sumsel, Sumut, Kepri, Babel, DKI, Jabar, DIY, Sulut, dan Sulsel,” kata Bima.
Dorong Penganggaran Hijau dan Transfer Ekologi
Wamendagri juga mendorong Pemda menerapkan skema penganggaran hijau berbasis lingkungan. Ia menyebut model transfer anggaran berbasis ekologi sebagai langkah konkret mendorong pembangunan berkelanjutan dari tingkat provinsi hingga kelurahan.
“Gubernur bisa memberikan dukungan kepada kabupaten/kota yang menjalankan proyek berorientasi lingkungan. Lalu kabupaten/kota memberi insentif kepada kelurahan. Itu bentuk transfer berbasis ekologi,” jelasnya.
Komitmen NZE dan Apresiasi Inovasi Daerah
Bima mengingatkan, keberhasilan menuju Indonesia Emas 2045 tak lepas dari komitmen menurunkan emisi karbon. Pemerintah menargetkan Net Zero Emission (NZE) sesuai Paris Agreement yang telah diratifikasi melalui UU No. 16/2016.
Ia pun mengapresiasi berbagai inisiatif daerah yang dinilai inovatif, seperti:
- Surabaya dengan Suroboyo Bus yang dibayar dengan botol plastik.
- Bali yang melarang plastik sekali pakai.
- Banyuwangi dengan desa wisata berbasis konservasi.
- Balikpapan yang memperkuat zonasi hutan kota.
- Bekasi yang mengembangkan teknologi Refuse-Derived Fuel (RDF) untuk limbah industri.
Generasi Pemimpin Muda, Harapan Baru Lingkungan
Di akhir sambutannya, Bima menyampaikan optimisme terhadap kepemimpinan daerah yang kini banyak diisi generasi muda. Ia percaya, isu lingkungan akan semakin menjadi perhatian serius di tingkat lokal.
“Dengan pemimpin-pemimpin muda yang punya kesadaran kuat soal iklim, kolaborasi lintas sektor akan menjadi kekuatan kita bersama,” tandas Bima. (Red)
