Semarang, restorasihukum.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mendorong pemerintah daerah (pemda) mempercepat penanggulangan tuberkulosis (TB). Menurutnya, penyakit tersebut tidak hanya berdampak terhadap kesehatan, tetapi juga dapat mengganggu produktivitas, perekonomian, serta meningkatkan risiko kemiskinan dan pengangguran.
Hal itu disampaikan Wiyagus dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Provinsi Jawa Tengah yang digelar di RSUP Dr. Kariadi, Kota Semarang, Rabu (16/9/2026).
“Kalau tidak ditangani dengan baik … apa pun profesinya akan terganggu. Kenapa? Karena pengobatannya bagi [pasien yang] suspek saja [bisa] sampai enam bulan,” ujar Wiyagus.
Ia menjelaskan, durasi pengobatan TB yang cukup panjang berpotensi membuat pasien kehilangan waktu produktif dan tidak dapat menjalankan pekerjaannya secara optimal.
“Jadi, hampir 26 persenlah kehilangan pekerjaan atau berhenti bekerja sementara, ya. Karena waktu pengobatannya cukup panjang,” katanya.
Menurut Wiyagus, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peran pemda dalam mempercepat penanggulangan TB. Ia mencontohkan penanganan Covid-19 yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan tenaga kesehatan sebagai pembelajaran dalam menghadapi persoalan kesehatan masyarakat.
Wiyagus menekankan, dukungan pemda perlu diwujudkan melalui perencanaan dan pelaksanaan program yang konkret. Salah satunya dengan mengoptimalkan sistem Desa Siaga untuk memperkuat keterlibatan pemerintahan hingga tingkat masyarakat.
Desa Siaga merupakan bentuk reorientasi pelayanan kesehatan yang mendorong peran serta dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa untuk mencegah serta menangani masalah kesehatan secara mandiri.
“Kota Semarang, ya, [desa siaga yang sudah ada] hampir 92 persen. Nah ini, ini benar-benar, ya, dan Desa Siaga ini bukan seputar sebutan, tetapi ada SKB bersama, [yaitu] Surat Keputusan Bersama antara tiga kementerian [terdiri dari] Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Desa,” jelasnya.
Dalam memperkuat pelaksanaan program di daerah, Wiyagus menyampaikan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah akan terus dilakukan sebelum kegiatan lapangan dilaksanakan. Langkah tersebut diharapkan dapat menyelaraskan pemahaman dan tindakan seluruh pihak dalam penanganan TB.
Ia juga mengingatkan agar penanggulangan TB tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi diarahkan langsung kepada masyarakat melalui langkah-langkah nyata.
Wiyagus mengajak seluruh pihak memperkuat kolaborasi untuk menghadapi tantangan penanggulangan TB dalam beberapa tahun mendatang.
“Kita tidak butuh superman, ya. Kita butuhnya super team,” pungkasnya.(Red)
