Jakarta, restorasihukum.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyoroti sejumlah capaian BNPP sekaligus mendorong penguatan pengelolaan wilayah perbatasan agar berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Tito saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-16 BNPP RI di Kantor BNPP, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Tito berharap kawasan perbatasan tidak lagi dipandang sebagai halaman belakang atau backyard, melainkan menjadi halaman depan atau front yard Indonesia.
Menurutnya, kawasan perbatasan perlu dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan keadilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut sekaligus diharapkan dapat memperkuat sistem pertahanan negara.
“Di usia ke-16 tahun, kita mengambil momentum hari ulang tahun ini untuk melakukan evaluasi apa yang kira-kira plus (hal positif) yang sudah dicapai oleh BNPP, dan apa yang masih belum sesuai harapan, dan bagaimana nanti BNPP itu ke depan,” ujar Tito.
Tito menyebut pembangunan sedikitnya 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) beserta fasilitas pendukungnya sebagai salah satu capaian positif BNPP. Menurutnya, PLBN menjadi gerbang sekaligus etalase bangsa Indonesia dalam berinteraksi dengan negara-negara tetangga.
Ia juga menilai tata kelola PLBN sejauh ini telah berjalan cukup baik.
Selain pembangunan PLBN, Tito menyoroti peran BNPP dalam penyelesaian sejumlah segmen perbatasan yang masih disengketakan, terutama di wilayah daratan yang berbatasan dengan Malaysia dan Timor-Leste.
Menurutnya, terdapat kemajuan dalam penyelesaian persoalan tersebut yang ditandai dengan berkurangnya segmen perbatasan yang sebelumnya masih menjadi sengketa.
“Ini melibatkan tidak hanya BNPP, tapi banyak stakeholder, Kemenlu, Kemenhan, dan lain-lain, tapi BNPP masuk dalamnya,” tuturnya.
Tito juga menyampaikan sejumlah peran BNPP lainnya, termasuk membantu penanganan bencana di wilayah Sumatera serta mendorong penyelesaian persoalan perbatasan secara mendasar, salah satunya di Pulau Sebatik.
Selain itu, sejumlah program berskala mikro di beberapa titik perbatasan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan wilayah perbatasan dengan Timor-Leste disebut telah berhasil menyelesaikan persoalan spesifik di lapangan.
“Ini adalah catatan-catatan yang menurut saya cukup baik,” ungkapnya.
Meski demikian, Tito mengingatkan jajaran BNPP untuk terus melakukan evaluasi dan memperkuat koordinasi dengan para pemangku kepentingan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.
Upaya tersebut perlu didukung dengan penguatan penyusunan program prioritas, rencana induk pembangunan daerah perbatasan, serta evaluasi rutin terhadap program kementerian dan lembaga di kawasan perbatasan.
“Kita berusaha terus untuk mendorong K/L-K/L membuat program di perbatasan,” tambahnya.
Tito juga mendorong agar berbagai program dan capaian BNPP disampaikan kepada publik melalui media kontemporer. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk meningkatkan pengenalan dan dukungan publik terhadap keberadaan serta peran BNPP.
“Semoga di hari ulang tahun ini membuat setiap individu, anggota dari jajaran BNPP bisa bekerja dengan lebih baik, melakukan introspeksi, dan saya pasti akan mencari orang-orang yang baik untuk menempati jabatan-jabatan dan promosi yang ada di lingkungan BNPP,” pungkasnya.
Sementara itu, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan, peringatan HUT ke-16 BNPP dilaksanakan secara sederhana melalui kegiatan tumpengan, pemberian bantuan kepada masyarakat kurang mampu dan anak yatim, serta penghargaan Satyalancana Karya Satya bagi pegawai yang memenuhi ketentuan masa kerja.
Acara tersebut turut dihadiri Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman, para deputi, asisten deputi, tenaga ahli, serta jajaran BNPP.(Red)
