Jakarta, restorasihukum.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan peran strategis Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebagai pusat pengembangan riset dan inovasi bagi pemerintah daerah (Pemda) guna mendukung penyusunan kebijakan berbasis data dan ilmu pengetahuan menuju Indonesia Emas 2045. Hal ini disampaikan Ribka Haluk dalam konferensi pers usai Kick Off Meeting Forum Komunikasi Riset dan Inovasi yang digelar di Auditorium B.J. Habibie, Kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, pada Senin (19/01/2026).
Ribka menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara konsisten mengedepankan penggunaan data dan hasil riset dalam setiap perumusan kebijakan. Dalam konteks tersebut, IPDN dinilai memiliki posisi penting sebagai lembaga yang mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis kajian ilmiah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Bapak Menteri Dalam Negeri dalam menyampaikan semua kebijakan, baik yang berasal dari arahan Bapak Presiden maupun Kementerian Dalam Negeri, saat ini selalu menggunakan data dan riset,” ujar Ribka.
Ribka Haluk dalam konferensi pers usai Kick Off Meeting Forum Komunikasi Riset dan Inovasi yang digelar di Auditorium B.J. Habibie, Kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, (19/01/2026).
Ia menjelaskan, sebagai lembaga pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan, IPDN tidak hanya berfungsi sebagai institusi pendidikan, tetapi juga diarahkan menjadi policy research hub yang menjembatani kebutuhan kebijakan Pemda dengan riset dan inovasi. Untuk itu, IPDN didorong memperkuat kolaborasi strategis dengan BRIN.
“Kami sebagai pemerintah sangat membutuhkan riset dan inovasi sebagai rekomendasi bagi pemerintah daerah, agar seluruh kebijakan dapat dilaksanakan berbasis riset dan teknologi, baik untuk masa kini maupun masa depan dalam menyambut Indonesia Emas 2045,” jelasnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala BRIN Arif Satria menegaskan bahwa Forum Komunikasi Riset dan Inovasi bertujuan menyelaraskan arah riset BRIN dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Forum ini juga diharapkan mampu memperkuat sinergi lintas sektor dalam membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan.
“Forum ini juga ditujukan untuk menciptakan solusi berkelanjutan atas berbagai permasalahan bangsa dalam rangka mencapai Indonesia Emas 2045,” ungkap Arif.
Ia menambahkan, BRIN diharapkan berperan sebagai pusat pengolahan riset yang mendukung program pembangunan kementerian dan lembaga, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar berbasis sains dan mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan.
Melalui penguatan sinergi antara Kemendagri, IPDN, dan BRIN, pemerintah berharap kebijakan pemerintah daerah ke depan semakin adaptif, berbasis data, dan berorientasi pada inovasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berkelanjutan.
Sebagai informasi, kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy; Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara; Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu; serta sejumlah pemangku kepentingan terkait lainnya.(Red)
