Jakarta,restorasihukum.com – Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, melontarkan kritik tajam terhadap sistem politik dan rekrutmen kepemimpinan di Indonesia. Ia menilai, lemahnya sistem seleksi calon pemimpin menjadi akar persoalan rendahnya kualitas pejabat publik di berbagai tingkatan
Alumni Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 48 Lemhannas RI tahun 2012 itu menyatakan, Indonesia membutuhkan reformasi menyeluruh dalam proses rekrutmen politik agar tidak lagi melahirkan pemimpin tanpa kapasitas dan integritas.
“Saat ini, siapa pun bisa duduk di parlemen atau jabatan eksekutif hanya bermodal uang dan dukungan politik, tanpa bekal pengetahuan atau wawasan kebangsaan,” ujar Wilson dalam pernyataan melalui grup WhatsApp, Minggu (31/8/2025).
Ia menilai, kondisi ini berbahaya bagi masa depan bangsa. Demokrasi yang seharusnya menghasilkan pemimpin visioner justru kerap melahirkan tokoh minim kompetensi.
“Bagaimana bangsa ini bisa maju jika kursi kekuasaan diisi oleh mereka yang lolos karena uang, bukan karena kapasitas?” katanya.
Wilson juga menyinggung korelasi antara buruknya sistem rekrutmen dengan maraknya kasus korupsi. Menurutnya, politisi yang terpilih dengan biaya tinggi kerap terdorong mengembalikan modal melalui cara-cara ilegal.
“Jangan heran jika banyak anggota DPR, kepala daerah, hingga menteri tertangkap KPK. Selama politik uang masih dominan, rakyat akan terus menanggung akibatnya,” ujarnya.
Sebagai solusi, Wilson mendorong penerapan mekanisme seleksi berbasis kompetensi, integritas, dan wawasan kebangsaan. Ia menilai, partai politik, lembaga pendidikan politik, dan institusi seperti Lemhannas harus terlibat aktif dalam mencetak pemimpin berkualitas.
“Negara ini butuh pemimpin yang punya visi, karakter, dan pemahaman mendalam soal kehidupan berbangsa. Tanpa itu, krisis multidimensi akan terus berulang,” tegasnya.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak lagi terjebak dalam praktik politik uang.
“Rakyat harus sadar, jangan jual suara demi sembako atau uang recehan. Pilihlah pemimpin yang benar-benar layak,” tandasnya.
Wilson Lalengke dikenal sebagai aktivis pers dan demokrasi yang konsisten menyuarakan kritik terhadap kebijakan negara. Selain memimpin PPWI, ia juga aktif dalam advokasi kebebasan pers warga dan perlindungan jurnalis.
Wilson merupakan lulusan Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan dari Universitas Riau. Ia melanjutkan studi pascasarjana di bidang Global Ethics di University of Birmingham, Inggris, serta Applied Ethics di Utrecht University, Belanda, dan Linköping University, Swedia. Ia juga alumni program strategis PPRA Lemhannas RI.
Dengan latar belakang tersebut, kritik yang ia lontarkan dinilai merefleksikan keprihatinan mendalam terhadap demokrasi Indonesia yang masih rentan dikendalikan kepentingan uang dan oligarki.(Red)
